Diminta keluar dari koalisi, PAN sebut itu hak presiden bukan PDIP

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyatakan, beda sikap politik di Pilgub DKI Jakarta dan RUU Pemilu tidak relevan untuk mengukur loyalitas di koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Yandri menegaskan partainya merespons santai usulan PDIP agar PAN keluar dari koalisi pemerintah.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyatakan, beda sikap politik di Pilgub DKI Jakarta dan RUU Pemilu tidak relevan untuk mengukur loyalitas di koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Yandri menegaskan partainya merespons santai usulan PDIP agar PAN keluar dari koalisi pemerintah.

"Kalau mau jadi parameter evaluasi PAN keluar koalisi, itu tidak relevan. Tapi karena PAN sifatnya pasif, terserah mau apa enggak, ya terserah. Santai-santai saja PAN enggak ada beban," kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).

Pihaknya berpandangan, masalah keberadaan PAN dan kader di koalisi pemerintahan, menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo, bukan PDIP. Yandri menyebut, belum ada pembicaraan soal rencana keluar dari koalisi di internal PAN.

"Kalau koalisi dengan pemerintah, dengan Pak Jokowi, bukan dengan PDIP. Terserah Pak Jokowi, mau keluarkan menteri dari PAN itu hak Pak Jokowi, mau mengeluarkan PAN dari koalisi itu hak Pak Jokowi," tegasnya.

"Kalau di internal PAN ada mekanisme, kita bukan orang per orang tapi kolektif kolegial, dan hari ini belum kita bahas itu mau keluar apa enggak," sambung Yandri.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menyindir Partai Amanat Nasional (PAN) karena beberapa kali berbeda sikap dengan partai-partai pendukung pemerintah. Hal itu terlihat mulai dari Pilgub DKI Jakarta, RUU Pemilu hingga Perppu Pembubaran Ormas.

Di Pilgub DKI Jakarta, PAN memutuskan mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno sementara partai pendukung pemerintah memilih Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Begitu pula di RUU Pemilu, PAN mendorong angka ambang batas pencalonan presiden dihapus disaat partai pemerintah ingin di angka 20 persen.

Hasto menuturkan, partai-partai pendukung pemerintah harus solid dan tidak boleh setengah-setengah mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Hasto, Presiden Jokowi seharusnya melakukan evaluasi terhadap partai yang membelot dari sikap partai pendukung pemerintah lainnya.

"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/7).

Oleh karena itu, Hasto menegaskan partai yang menyatakan berbeda sikap dengan sikap partai pemerintahan lebih baik keluar dari koalisi.

"Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda tentu saja kita harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun. Kita akan hormati. Karena apa pun posisi politiknya terhadap pemerintahan maupun di luar pemerintahan akan menyehatkan demokrasi. Tapi jangan bersikap setengah-setengah, jangan bersikap tidak jelas," tegasnya.

Baca juga:
Sering berbeda dengan partai pendukung Jokowi, ini kata Sekjen PAN
Sekjen PAN soal diminta keluar koalisi: Mas Hasto sudah klarifikasi
Sekjen PDIP sarankan PAN keluar koalisi karena selalu beda sikap
Ketum PAN soal presidential threshold: Nol boleh, sepuluh boleh
Soal Pilgub Jatim, PAN masih bimbang antara Gus Ipul dan Khofifah