Ditolak 3 fraksi, dana aspirasi DPR tetap dilanjutkan

Baleg akan menetapkan tata cara dan mekanisme UP2DP dengan berbagai syarat.

2015-06-23 15:47:07

Dana Aspirasi DPR

Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk melanjutkan perencanaan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Meski mendapat penolakan dari tiga fraksi, namun Baleg tetap memutuskan untuk melanjutkan penyusunan tata cara dan mekanisme program dana aspirasi.

"Ada tiga fraksi yang menolak (UP2DP), yaitu PDIP, Partai NasDem, dan Partai Hanura. Dan sepertinya fraksi lainnya menyetujui. Sehingga pleno Baleg sepakat untuk melanjutkan pembahasan pada tahapan berikutnya," kata Totok Dariyanto, Wakil Ketua Baleg di ruang rapat paripurna DPR, Selasa (23/6).

Keputusan ini sontak memicu berbagai interupsi dari peserta sidang yang merasa tidak menyetujui usulan program dana aspirasi. Terutama dari Partai NasDem yang sebelumnya secara tegas menolak usulan program ini.

Namun, banyaknya seruan dari pihak yang menyetujui usulan ini membuat pimpinan sidang sepakat melanjutkan UP2DP. Meski begitu, tata cara dan mekanisme UP2DP bisa dilanjutkan dengan berbagai syarat.

"Dalam peraturan UP2DP diatur, mengenai pengintegrasian pembangunan program. Usulannya bisa berasal dari sendiri maupun bersama, pemerintah daerah, atau melalui rakyat," imbuhnya.

Totok menambahkan setelah ini UP2DP akan dibahas pada rapat paripurna tanggal 1 Juli 2015 mendatang. Sedangkan laporan mengenai tindak lanjut dari mekanisme dan tata cara usulan program pembangunan daerah pemilihan bisa dilakukan setelah lima hari dari rapat paripurna diselenggarakan.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/tyo)

Asabri Minta Suntikan Dana Rp3,61 Triliun, Dipakai untuk Apa?

Diharapkan DPR dapat menyetujui Usulan PMN Rp3,61 triliun kepada ASABRI.

Kasus Asabri 1 tahun yang lalu

DPR Mau Bikin Aturan Pemilihan Kades Diusulkan Lewat Partai Politik

Doli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.

pemilihan kepala desa 1 tahun yang lalu

Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Kasus Korupsi Timah 1 tahun yang lalu

Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Kasus Korupsi Timah 1 tahun yang lalu

DPR Resmi Tambah Jumlah Komisi Jadi 13 dan Satu Badan Aspirasi Masyarakat

Hasil Bamus melibatkan para pimpinan fraksi menyebutkan penentuan pimpinan komisi diusulkan dari fraksi-fraksi dan dilakukan musyawarah mufakat.

komisi dpr ri 2024 1 tahun yang lalu

DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenag 2025 Rp79 Triliun di Tengah Polemik Penyelenggaraan Haji

Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemenag 1 tahun yang lalu

RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR

Dewan Pertimbangan Presiden 1 tahun yang lalu

DPR Bentuk Badan Aspirasi, Puan Maharani: Untuk Menampung Aspirasi Rakyat

Pembentukan Badan Aspirasi disepakati dalam Rapat Pimpinan DPR sekaligus Rapat Konsultasi bersama pimpinan fraksi-fraksi yang digelar hari ini.

DPR 1 tahun yang lalu

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

DPR 1 tahun yang lalu

DPR Apresiasi Kejagung Mampu Kembalikan Uang Negara Senilai Rp82 Triliun

ICW menyebutkan jumlah uang pengganti yang dituntut jaksa Kejagung lebih besar dibanding KPK.

DPR 1 tahun yang lalu

DPR Bakal Panggil Direksi Perum Bulog soal Dugaan Mark Up Impor Beras

Dugaan mark up impor beras ini ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.

Beras Bulog 1 tahun yang lalu

DPR Terima Surpres Calon Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029

Surpres dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (12/11).

DPR 1 tahun yang lalu

Menimbang Untung Rugi Wacana Pemilihan Kades Lewat Parpol

Salah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.

pilkades 1 tahun yang lalu