Ditolak DPR, KPU tetap larangan mantan Napi korupsi jadi Caleg
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mencantumkan larangan mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif atau caleg di Pemilu 2019 dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) meski tidak mendapatkan persetujuan oleh DPR.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mencantumkan larangan mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif atau caleg di Pemilu 2019 dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) meski tidak mendapatkan persetujuan oleh DPR.
Komisioner KPU Wahyu mengatakan, pengambilan keputusan KPU ada di rapat pleno. Dalam rapat tersebut telah disepakati untuk mencantumkan larangan tersebut.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Kapan PDIP menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Kenapa PDIP menang di pemilu 2019? Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa citra dan program kerja yang ditawarkan oleh PDIP dapat diterima oleh masyarakat luas.
-
Apa tugas utama KPU dalam menyelenggarakan pemilu? Tugas utama KPU adalah mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
"Perlu diketahui bahwa forum tertinggi di KPU itu pengambilan keputusan tetap di pleno. Sehingga suara kelembagaan yang paling tinggi," kata Wahyu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/4).
Dia menyebut proses rapat dengar pendapat (RDP) bersamaa Kemendagri, Bawaslu dan Komisi II tidaklah mengikat, namun sebagai bentuk kesepakatan. Apalagi, lanjut dia, KPU memiliki kewenangan untuk membuat PKPU berdasarkan UU Pemilu.
"Jadi kalau pertanyaannya bagaimana jika dalam rapat konsultasi tidak mencapai titik temu? Iya kita kembali kepada tugas masing-masing (lembaga)," papar dia.
Karena hal itu, Wahyu mengatakan, untuk pihak yang tidak setuju dengan larangan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung (MA).
"Misalnya kita berandai-andai memaksakan itu, maka silahkan bagi pihak-pihak yang tidak sependapat dengan aturan tersebut silahkan uji materi ke Mahkamah Agung," jelas dia.
Sedangkan di lokasi yang sama, Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali membenarkan bila lembaga pimpinan Arief Budiman mempunyai wewenang dalam menafsirkan UU dalam pembentukan PKPU.
"Iya silakan, artinya kalau dia menafsirkan sendiri, tapi sepanjang dikonsultasikan kami tidak ingin karena kita tidak mau digugat. Kalau itu diputuskan di sini yang akan digugat itu DPR dan pemerintah," kata dia.
Untuk larangan mantan narapidana korupsi mendaftar sebagai caleg, Amali mengaku menyetujui hal itu. Asalkan, kata dia tidak melanggar UU yang ada.
"Saya pribadi prinsipnya setuju, tapi kita juga tidak mau menabrak UU. Kalau UU mengatakan mereka boleh apalagi ada keputusan MK, sehingga tidak bisa kita buat norma untuk melarang kecuali kalau UU nya kita ubah," jelas Amali.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Fadli Zon pastikan semua kader Gerindra dukung Prabowo di Pilpres 2019
Kemendagri tak hadir, Komisi II batal bahas persiapan Pilpres 2019
9 Kandidat Pilpres internal PKS, Aher dan Hidayat Nur Wahid tertinggi
Ketum PPP cuma merespons wacana Jokowi-Prabowo dari internal Gerindra
PKPI laporkan Komisoner KPU ke polisi atas sengketa Pemilu 2019
Survei Median: Meski elektabilitas naik, lebih banyak yang tak memilih Jokowi
Idrus Marham prediksi Jokowi menang 65 persen di Pilpres 2019