Dituding ngemis jabatan, Azis ngaku terlalu lemah buat intervensi
Gara-gara pernyataannya, PAN kini menjadi bulan-bulanan dari partai-partai pendukung pemerintah.
Pernyataan petinggi PAN soal mendapatkan jatah dua menteri di Kabinet Jokowi membuat mereka menjadi bulan-bulanan partai pendukung pemerintah. Bahkan, politikus Partai NasDem menyebut PAN pengemis jabatan.
Ketua DPP PAN, Azis Subekti menjawab tudingan beberapa partai politik yang menyatakan dia sedang mengemis jatah menteri. Dia mengaku hanya menyampaikan wacana analisis, dan menyangka banyak orang melihat posisinya terlalu lemah untuk mengintervensi presiden.
"Itu di luar konteks. Dia enggak memahami esensi berita. Tak pernah saya bilang minta jatah menteri. Kalau dia mempersepsikan bahwa saya orang yang bisa mendikte (presiden) dan kemudian mengintervensi perombakan kabinet, ya saya senang sekali, hebat dong saya," kata Azis saat dihubungi merdeka.com, Rabu (30/12).
Azis mengakui bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Hanya Jokowi yang bisa memutuskan, sedangkan pihak lain bisa menyampaikan pandangannya, bukan malah bungkam.
"Itu lebih pada istilahnya dia seolah-olah mau membela presiden tapi menurut saya tidak tepat. Terlalu paranoid, ketakutan dengan keadaan. Padahal ini kan wacana biasa, kalaupun saya tidak menyampaikan ada orang lain yang akan menyampaikan hal itu. Presiden tentu lebih tahu kapan mengumumkan itu," ungkapnya.
Menurut analisisnya, reshuffle itu kan kebutuhan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari kondisi negara yang dipengaruhi kinerja menteri.
"Mestinya ya memang segera kalau reshuffle. Ini bukan mendesak, hanya pandangan saya pribadi. Karena reshuffle itu bagian dari momentum untuk ada pergerakan baru di dalam tim untuk mendukung pencapaian kinerja presiden," tuturnya.
Sebagai orang biasa, Azis menyampaikan bahwa membahas isu reshuffle sebenarnya tak masalah, bukan sesuatu yang sakral. Menurutnya Jokowi sendiri juga butuh wacana dari publik.
"Kalau orang kecil seperti saya bicara reshuffle tak masalah, itu bagus sebenarnya. Itu wujud bahwa soal reshuffle walaupun hak prerogatif presiden, itu adalah bukan hal yang sakral. Desakralisasi terhadap isu reshuffle itu baik. Karena ya semua pejabat publik itu akan membuat negara ini makin sehat," ujarnya.
Azis juga menjelaskan bahwa tak ada upaya mendesak dari dirinya. Jabatannya tak akan memberikan tekanan agar Jokowi segera memberi keputusan.
"Mengintervensi itu kalau ada seseorang duduk bersama presiden, lalu presiden ditekan, itu baru mendikte. Kalau orang kayak saya ini ya berwacana namanya," pungkasnya.
Baca juga:
PAN tak mau komentar kabar Taufik pamit dari DPR mau jadi menteri
Taufik disebut jadi menteri, Mulfachri bantah akan jadi pimpinan DPR
Isu reshuffle, Taufik Kurniawan sudah pamit dari DPR
Geliat reshuffle jilid II kian dekat
Ketua DPP PAN tegaskan partainya tak minta jatah kursi menteri
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana tanggapan Budi Arie mengenai pembentukan kabinet Prabowo-Gibran? Dia mengatakan penyusunan kabinet Prabowo-Gibran akan dibahas usai penetapan pemenang Pilpres 2024 oleh KPU.
-
Kapan Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng? Pada 5 September 2023 ini, Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng.
-
Kenapa Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.