DPD bantah ada perpecahan saat voting ketua MPR
Menurut Bali Gede Pasek, jika DPD terpecah, maka selisih yang akan dihasilkan akan jauh berbeda dengan saat ini.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) senator Bali Gede Pasek membantah bahwa DPD terpecah saat pemilihan ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Sebab jika memang itu terjadi, maka selisih yang akan dihasilkan akan jauh berbeda dengan saat ini.
"Kita lihat dari selisihnya aja 17 suara, mayoritas suara dari DPD. Coba DPD tidak ada di situ, bisa selisih 60 sampai 70 suara," ungkapnya usai pemilihan ketua MPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10).
Dia menambahkan, solidnya DPD sudah nampak semenjak rapat terakhir yang dilakukan oleh mereka. Sebab mereka menginginkan ketua MPR berasal dari DPD. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang yang berada di DPD juga merupakan kader partai.
"Hasil rapat sebelumnya mayoritas mendukung yang terbaik DPD sebagai ketua. Tapi ada varian politik juga di DPD. Kalau mau tim bekerja bagus tinggal diambil sembilan aja sudah menang. Soalnya bedanya cuman 17 suara," kata Gede Pasek.
Walaupun Oesman Sapta Odang merupakan anggota DPD yang dicalonkan sebagai ketua MPR kalah dalam voting, Gede Pasek tetap senang dengan hasil tersebut. Pasalnya DPD mengambil peran penting dalam pemilihan ketua MPR.
"Dalam kompetisi politik yang diinginkan akan didapat. Tapi hasilnya tadi jadi sejarah besar. Karena DPD menjadi bandul hingga detik-detik akhirnya," tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan, salah satu penyebab kemenangan ini dikarenakan solidnya kader partai yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPD). Pasalnya dari 132 suara yang dimiliki DPD dia meyakini 60 suara lari kepadanya.
"Ya betul karena suara mereka 132 suara jadi mereka memegang peranan penting. Jadi mereka lebih percaya kita (KMP) dengan 60 suara," ungkapnya.
Seperti diketahui, dalam pemilihan ketua MPR dilakukan secara voting dengan dua pilihan, Paket A dengan calon pimpinan Oesman Sapta dan Paket B dengan calon Zulkifli Hasan. Setelah melalui seluruh tahapan didapatlah hasil perhitungan, Paket A dengan 330 suara dan Paket B dengan 347 suara, serta ada juga satu suara abstain.
Baca juga:
Ini 3 kekhawatiran kubu Jokowi KMP kuasai pimpinan MPR
Titiek Soeharto tak mau KMP sapu bersih pimpinan komisi di DPR
Anggota DPD akui jika posisi ketua MPR memang menggiurkan
Duel klasik kubu Prabowo vs Jokowi, skor kini 5-1
Ketua MPR digasak KMP, Ruhut minta Jokowi-JK jangan loyo
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Apa yang menjadi kekhawatiran DPR terkait keterlibatan Ormas dan satpam dalam pengamanan Pemilu 2024? Sebab Sahroni melihat, akan ada saja oknum yang berpotensi menyalahgunakan program yang diinisiasi Polda Metro Jaya ini. “Jangan karena telah dilibatkan, jadi ada oknum yang ‘mentang-mentang’ dan menggunakan posisinya dengan semena-mena di lapangan. Untuk menekan masyarakat lah atau apa pun itu, malah hilang nanti esensi program ini," katanya.
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.