DPR dukung Bareskrim razia pangan tiap hari untuk berantas kartel
Harga kebutuhan pokok jelang lebaran terus meroket.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mendukung langkah Satuan Tugas (Satgas) Pangan Bareskrim Mabes Polri melakukan razia harga-harga kebutuhan pokok diseluruh wilayah Indonesia. Menurut Viva, langkah Satgas Pangan Bareskrim penting untuk menekan harga daging sapi yang masih meroket di berbagai daerah.
Politisi PAN itu menjelaskan, pembentukan Satgas Pangan Bareskrim Mabes Polri, sesuai Undang-undang (UU) No 18 tahun 2012 tentang Pangan pasal 43, yakni menindak orang/kelompok yang dengan sengaja melakukan penimbunan barang pangan
"Jika ada pengusaha yang melakukan kartel, ya ditangkap. Jangan sampai pemerintah cenderung menyalahkan dunia usaha dan dengan gampang melontarkan ada kartel/mafia daging. Ini kondisi yang tidak baik bagi dunia usaha. Caranya harus melakukan razia secara besar-besaran mulai dari pusat hingga seluruh wilayah Indonesia," kata Viva saat dihubungi, Sabtu (18/6).
Viva mengaku, harga daging sapi harus dikendalikan oleh pemerintah. Kalau harga naik dan tinggi hingga Rp 120 ribu per kg, hal itu membebani masyarakat selaku konsumen. Tapi, belum tentu peternak dapat untung. Hal itu disebabkan tata niaga daging masih 'high cost'.
"Komisi IV DPR setuju jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan operasi dan pemantauan setiap hari persoalan harga pangan, bukan hanya sapi, tetapi juga minyak goreng, beras, bawang merah, cabai rawit dan lainnya," kata Viva Yoga.
Ke depan, lanjutnya, baik seluruh elemen harus merubah paradigma pembangunan pertanian. "Jangan seperti sekarang ini. Tanah luas, subur, iklim tropis, masak harus menjadi negara importir? Sayang disayangkan," imbuhnya.
Kedua, lanjutnya, bagaimana jalur distribusi dan tata niaganya, apakah ada kelainan/gangguan dan yang terakhir yakni, jika stok cukup dan jalur distribusi tidak ada gangguan maka perlu diselidiki apakah ada penimbunan atau potensi kartel.
Diketahui, Satgas Pangan Bareskrim Mabes Polri bekerjasama dengan pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kotamadya hingga tingkat kelurahan untuk memantau indikasi adanya kelangkaan sembako maupun lonjakan harga pangan di masing-masing daerah.
Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Agung Setya juga meminta seluruh kepala kesatuan wilayah (Kasatwil) Polri untuk mengoptimalkan Babinkamtibmas agar bekerja sama dengan Lurah maupun Kepala Desa untuk turut serta memantau stabilitas harga pangan selama bulan Ramadan dan lebaran.
"Babinkamtibmas kita minta berkoordinasi dan turun ke lapangan bersama Lurah maupun Kepala Desa untuk memantau situasi Pasar. Apabila ditemukan adanya penimbunan maupun spekulan agar dilaporkan ke Satgas monitoring terdekat," ujar Agung di Jakarta.