DPR Minta Kemenlu, KPU, Bawaslu & Polisi Usut Surat Suara Tercoblos di Malaysia
"Sekarang terbukti dengan viralnya video tersebut dan sudah dinyatakan oleh KPU Bawaslu bahwa itu bukan hoaks dan itu betul sudah kita dengan diberbagai media online dan sebagai ini Kementerian Luar Negeri harus bertanggungjawab," kata Riza.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria meminta Kementerian Luar Negeri bertanggungjawab atas kasus surat suara Pileg tercoblos kepada salah satu caleg Partai NasDem di Malaysia. Sebab, menurutnya. proses pemungutan suara luar negeri adalah tanggungjawab Kementerian Luar Negeri.
"Sekarang terbukti dengan viralnya video tersebut dan sudah dinyatakan oleh KPU Bawaslu bahwa itu bukan hoaks dan itu betul sudah kita dengan diberbagai media online dan sebagai ini Kementerian Luar Negeri harus bertanggungjawab," kata Riza saat dihubungi merdeka.com, Jumat (12/4).
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Bagaimana cara DPR menanyai Bos PT Timah dalam rapat? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha
-
Mengapa DPR sangat keras dalam mempertanyakan Bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
Riza juga meminta para duta besar untuk mengingatkan KBRI berlaku adil dan netral dalam pelaksanaan Pemilu. Serta menjunjung tinggi asa demokratis dan independensi.
"Jadi kita minta menteri luar negeri segera mengambil langkah untuk mengingatkan seluruh dubes dan jajaran KBRI untuk bisa menjaga pemilu ini berlangsung dengan luber jurdil demokratis dan berkualitas," ungkapnya.
Selain itu, dia mendorong KPU, Bawaslu dan Kepolisian untuk menindaklanjuti masalah tersebut dengan baik. Sebab, diduga dalang di balik pencoblosan tersebut adalah orang yang memiliki pengaruh besar.
"Kami minta aparat Bawaslu Kepolisian menindaklanjuti. Tidak mungkin kejadian ini dilakukan oleh orang-orang kecil. Pasti orang-orang yang mempunyai kekuasaan kewenangan mempunyai pengaruh dan mempunyai dana yang besar," ucapnya.
Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya mengendus banyak dugaan kecurangan dari proses pemungutan suara di Malaysia.
Dia mengungkap, kecurigaan awal kasus surat suara tercoblos bermula saat Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) setempat menolak pengawasan pihak Bawaslu saat melaksanakan pencoblosan.
"Kami sudah meminta kepada KPU dan kepada PPLN agar (Pokja) pengawas pemilu luar negeri (di Malaysia) diikutkan dalam metode pemungutan suara yang memakai kotak suara keliling (KSK). Namun mereka menolak," kata Bagja saat dihubungi wartawan, Kamis (11/4).
Baca juga:
Jokowi Minta Diusut Tuntas Temuan Surat Suara Tercoblos di Malaysia
Sandiaga: Kalau Berkarung-karung itu Bukan Tercoblos, Tapi Sengaja Dicoblos
Lokasi Penemuan Surat Suara Tercoblos di Malaysia Diberi Garis Polisi
Prabowo: Katanya Pemilu Jurdil Tapi Belum Mulai Saja Sudah Ada yang Nyoblos Sendiri
Surat Suara Tercoblos 01 di Malaysia, BPN Prabowo Sudah Curiga Sejak Lama