DPR Minta Menkes Respons Ketum PBNU soal Vaksin Halal
Melki yang juga Politikus partai Golkar menyampaikan bahwa kepentingan Umat Muslim di Indonesia harus benar-benar diperhatikan dan dilindungi.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengimbau umat Islam agar mulai saat ini menggunakan vaksin Corona Virus Disease 2019 yang halal. Imbauan kepada umat Islam dan secara khusus kepada warga nahdliyin itu disampaikan sejalan dengan terbitnya sertifikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Wakil Komisi IX DPR RI Melkiades meminta Menteri Kesehatan, Budi Gunawan untuk mengambil langkah kebijakan secepatnya untuk penggunaan vaksin yang halal dan bersih bagi umat Muslim dalam vaksinasi booster yang rencananya akan dimulai pada awal Januari 2022.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Kapan vaksin DBD diberikan? Dengvaxia diberikan dalam tiga dosis yang disuntikkan secara terpisah selama 12 bulan.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Apa yang sedang dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk mengatasi masalah di PDN? Dia menjelaskan, Kemendikbudristek saat ini sedang memulihkan sistem KIP Kuliah menggunakan data cadangan tersebut guna memastikan tidak ada mahasiswa yang kehilangan haknya untuk pencairan dan pendaftaran KIP Kuliah."Kami berupaya sesegera mungkin untuk memulihkan layanan KIP Kuliah berdasarkan data cadangan yang kami simpan di pusat data Kemendikbudristek. Koordinasi erat dengan perguruan tinggi juga terus kami lakukan untuk menjamin hak mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan pendaftar KIP Kuliah baru," katanya.
Melki yang juga Politikus partai Golkar menyampaikan bahwa kepentingan Umat Muslim di Indonesia harus benar-benar diperhatikan dan dilindungi.
"Apalagi saat ini sudah tersedia Vaksin Covid-19 yang sudah memiliki sertifikat 100 persen halal dan Bersih. Tentu ini merupakan hasil pemeriksaan yang dikakukan MUI," kata Melkiades dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12).
Dia menuturkan saat ini ada 2 merek Vaksin Covid-19 yang sudah mendapatkan sertifikat 100 persen halal dan bersih dari MUI.
Serta sudah mendapatkan izin EUA dari Badan POM RI serta sudah lulus uji Klinis untuk vaksin Booster, yaitu Sinovac dan Zivifax.
"Kedua Vaksin ini juga sudah dapat diproduksi dalam negeri, Sinovac di Pabrik Biofarma dengan kapasitas 240 juta dosis per tahun dan Zifivax diproduksi di PT. Biotis Pharmaceuticas Indonesia dengan kapasitas Produksi 360 juta dosis per tahun," bebernya.
Dia mengatakan jika pemerintah mau mengoptimalkan penggunaan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, maka cukup menggunakan 2 merek tersebut. Sekaligus memanfaatkan produksi dalam negeri vaksin nusantara dan vaksin merah putih untuk booster masyarakat Indonesia.
"Vaksin impor yang kategori halal dan vaksin dalam negeri bisa dipakai oleh semua kalangan dengan berbagai latar belakang sedangkan vaksin Covid-19 merek lain yang tidak halal bisa digunakan dan diberikan kepada masyarakat Non Muslim, sehingga penggunaan vaksin dilakukan sesuai dengan kondisi dan keyakinan dan tidak menimbulkan kecemasan baru didalam masyarakat," katanya.
Baca juga:
Muktamar NU Dikawal 561 Polisi, Peserta Diwajibkan Sudah Disuntik Vaksin
Panitia Majukan Jadwal Muktamar ke-34 NU Jadi 22 Desember
PKB Minta Muktamar NU Keluarkan Rekomendasi terkait RUU TPKS
PBNU Tegaskan Tak Pernah Calonkan Kader di Kontestasi Politik
Gus Yahya: NU Komitmen Bangun Perdamaian Lewat Gerakan Islam 'Washatiyah'