DPR minta pemerintah segera cairkan dana desa demi percepatan pembangunan
DPR minta pemerintah segera cairkan dana desa demi percepatan pembangunan. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta pemerintah untuk segera mencairkan dana desa 2018 khususnya di Tangerang, Banten, dan Banyumas, Jawa Tengah. Karena kalau terlambat akan berpengaruh terhadap pembangunan desa dan pelaksanaan program.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta pemerintah untuk segera mencairkan dana desa 2018 khususnya di Tangerang, Banten, dan Banyumas, Jawa Tengah. Karena kalau terlambat akan berpengaruh terhadap pembangunan desa dan pelaksanaan program yang bersifat padat karya.
"Tujuan dari dana desa itu kan untuk menyejahterakan masyarakat namun jika mengalami keterlambatan, tentu ini akan sangat berpengaruh pada program dan pembangunan desa, yang berimbas juga pada kesejahteraan masyarakat," kata Taufik dikutip dari Antara, Rabu (28/2).
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Dimana DPR mengajak kepala desa untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Puteri menyampaikan, tambahan Dana Desa ini yang ditentukan berdasarkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa telah sejalan dengan desain kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Kenapa para kepala desa melakukan demo di depan Gedung DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dia mengatakan, pemerintah desa di Kabupaten Banyumas mengeluhkan pencairan dana desa tahap pertama tahun 2018 yang hingga kini masih belum cair. Menurut dia, keterlambatan ini menyebabkan pihak pemerintah desa hingga saat ini belum bisa melakukan kegiatan pembangunan apapun.
Pada 2018 ini Banyumas menerima dana desa Rp 295.876.047.000, sedangkan 2017 menerima Rp 255.734.553.000.
Selain itu, dia meminta kepala desa agar menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa karena hal tersebut dapat menjadi penghambat pencairan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk tahun berikutnya.
Selain itu, menurut dia, peran masyarakat juga penting dalam mengawasi pelaksanaan dana desa, seperti memastikan program-program padat karya terlaksana, sehingga seluruh masyarakat mendapatkan manfaat Dana Desa.
"Aparat desa juga harus memastikan dana desa terserap dengan efektif dan efisien untuk kepentingan desanya," ujarnya.
Sementara itu, keterlambatan pencairan juga dialami Kabupaten Tangerang, disebabkan karena belum diserahkannya Peraturan Bupati (Perbup) ke pemerintah pusat sebagai salah satu persyaratan.
Sementara, keterlambatan penyusunan Perbup tersebut, karena sejumlah desa terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun 2017.
Baca juga:
Temui konstituen, Misbakhun beberkan manfaat Dana Desa era Jokowi
Misbakhun sebut penyaluran dana desa bisa tingkatkan penyerapan tenaga kerja
Kemedagri sebut RPJMDES tak dihapus, tetapi cari solusi agar cepat cair
Bibit Samad sebut Ambon & Merauke paling parah penggunaan dana desanya
Minat baca di Indonesia rendah, anggota Komisi X usul dana desa buat perpustakaan