DPR sebut jurus pemerintah antisipasi mudik cuma teori

PKS menyatakan menyetujui pembentukan pansus mudik.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia, menyatakan pemerintah hanya memiliki visi bagus dalam mengatasi arus mudik. Namun, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera hal itu hanya sebatas teori.

"Tapi ternyata itu hanya omongan saja, tidak ada road map atau dokumen yang diberikan ke DPR. Pemerintah harus membuat cetak biru soal zero accident dan mengatasi kemacetan agar ada target-target yang harus dicapai," kata Yudi saat dihubungi, Senin (11/7).

Yudi menyatakan, akibat hal itu PKS menyatakan sepakat membentuk Panja atau Pansus terkait kasus arus mudik. ‎

"‎Ketua Fraksi PKS mengatakan setuju pembentukan Panja atau Pansus. Persoalan mudik Ini jangan dijadikan rutinitas pertahun saja tetapi tidak dibenahi persoalan-persoalan yang ada," ujar Yudi.

Menurut Yudi, jika dibentuk Pansus, kementerian mitra di komisi lain bisa diminta bertanggung jawab. Misalnya, DPR melalui Pansus bisa memanggil Menteri Kesehatan.

"Bisa memanggil kementerian lain, seperti Kemenkes. Karena yang hanya bisa memanggil Komisi IX. Saya juga mengingatkan agar masalah mudik juga tidak hanya Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Perhatian kita bagaimana transportasi laut, udara, dan darat seluruh Indonesia lebih baik," ucap Yudi.