DPR sebut menteri bidang ekonomi, ESDM, BUMN, LHK layak direshuffle
Menurutnya ada beberapa menteri yang bekerja tidak maksimal.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle jilid II. Menurutnya ada beberapa menteri yang bekerja tidak maksimal.
"Karena kita ketahui kementerian yang terutama di bidang ekonomi sangat parah, bukan hanya Menteri Ekonomi saja, tetapi kita lihat Kementerian Perindustrian, Perdagangan, kementerian ESDM yang paling parah, juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN juga sangat parah, tentu ini yang menjadi perhatian," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/12).
Menurut Politikus Demokrat ini reshuffle akan optimalisasi kinerja buruk kementerian. Sebab menurutnya menteri harus sepenuhnya mendukung visi presiden.
"Menurut saya reshuffle juga akan menjadi lebih bagus, tapi paling tidak harus menjadi agenda dalam perbaikan-perbaikan masalah kinerja dari kementerian," tuturnya.
Meski begitu Agus hanya berniat memberikan penilaian saja. Namun masalah reshuffle masih menjadi hak penuh presiden.
"Kalau masalah reshuffle adalah keperluan Pak Jokowi dan prerogatif Pak Jokowi, kami tidak ingin memasuki wilayah itu, tapi paling tidak kementerian-kementerian yang saya sebutkan tadi memerlukan perhatian khusus supaya kinerjanya ditingkatkan supaya ekonomi kita juga bisa bangkit," pungkasnya.
Baca juga:
Di tengah isu gabung kabinet, PAN kritik kinerja menteri Jokowi
Disebut-sebut akan dicopot, Jaksa Agung Prasetyo ngaku fokus kerja
Menteri Jokowi beraliran neoliberal diminta mengundurkan diri
PAN tetap dukung pemerintah meski tak dapat menteri saat reshuffle
Survei index: Kinerja Mendag dan Menristek peringkat dua terbawah
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.