DPR Segera Revisi Lagi UU Pemilu
Komisi II DPR berencana segera merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu disepakati dalam rapat Komisi II dengan KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/14).
Komisi II DPR berencana segera merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu disepakati dalam rapat Komisi II dengan KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/14).
"Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh KPU, Bawaslu, DKPP ini nanti itu menjadi bagian masukan koreksi terhadap nanti ketika kita memulai proses revisi dan penyempurnaan UU tentang kepemiluan. Jadi bukan hanya pemilu saja, tapi pileg, pilpres, dan pilkada. Jadi satu aja kesimpulannya hari ini," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia usai rapat dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap. Di mana DPT Pemilu adalah daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih dan telah ditetapkan oleh KPU.
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Kenapa Komisi II DPR RI berkunjung ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
Doli menjelaskan sebelum melakukan revisi pihaknya akan melakukan evaluasi. Sehingga hasil revisi bisa menjadi lebih baik lagi.
"Makanya nanti akan kita kajikan secara menyeluruh, secara komprehensif. Kita evaluasi dulu secara keseluruhan apa ekses-eksesnya," ungkapnya.
Pembahasan Revisi UU Pemilu di Awal 2020
Pembahasan revisi itu, lanjut Doli, akan dilakukan di awal tahun 2020. Dalam pembahasan revisi bisa saja nantinya akan ada penggabungan Undang-undang yang berkaitan dengan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden hingga pilkada.
"Bisa dalam satu UU. Itu yang nanti menjadi salah satu yang perlu kita kaji secara mendalam," ucapnya.
Kendati demikian, revisi ini tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan Pilkada 2020. Pasalnya persiapan Pilkada 2020 sudah dimulai saat ini.
"Saya kira untuk pilkada tahun 2020, kita sampai saat ini masih berpatokan memakai UU yang ada sekarang, nomor 10 tahun 2016. Karena satu, tahapannya sudah running, dan kemudian kita juga belum menemukan materi yang sangat substansial untuk dilakukan perubahan," tandasnya.
(mdk/bal)