DPR Setujui PKPU soal Pilkada Saat Pandemi, Desak Pemerintah Cairkan Dana Tambahan
Komisi II DPR RI menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi. Hal itu diputuskan dalam RDP yang diselenggarakan, Senin (22/6).
Komisi II DPR RI menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi. Hal itu diputuskan dalam RDP yang diselenggarakan, Senin (22/6).
"Berdasarkan penjelasan yang disampaikan KPU RI dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam pengendalian situasi pandemi Covid-19 oleh pemerintah, Komisi II DPR bersama Kemendagri menyetujui usulan peraturan KPU tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota dalam kondisi bencana nonalam," kata Wakil Ketua Komisi II, Saan Mustopa.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Siapa yang dilantik menjadi Ketua KPK Sementara? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
Komisi II DPR meminta KPU agar terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hal ini demi menjamin kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilu, peserta, dan pemilih dalam tiap tahapan penyelenggaraan pilkada lanjutan tahun 2020.
Komisi II DPR bersama Kemendagri juga menyetujui usulan Peraturan Bawaslu tentang pengawasan penanganan laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota dalam kondisi bencana nonalam.
"Komisi II DPR juga meminta Bawaslu untuk tetap melakukan pengawasan secara optimal selama tahapan penyelenggaraan pilkada dengan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mencegah adanya kecurangan yang dapat mencederai demokrasi," lanjut dia.
Komisi II DPR pun mendesak pemerintah untuk segera mencairkan dana tambahan yang bersumber dari APBN. Pencairan dana tambahan tersebut telah disepakati pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat pada tanggal 11 Juni 2020 antara Komisi II DPR dengan Kemendagri, Kemenkeu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Baca juga:
Mendagri: Kepala Daerah yang Tak Efektif Tangani Covid-19 Jangan Dipilih Lagi
Mendagri Harap Peserta Pilkada Serentak Angkat Isu Penanganan Covid-19
Mendagri Tito Sebut Pilkada Serentak 2020 akan Buat UMKM dan Dunia Usaha Bergerak
Aturan Kampanye di Masa Pandemi, Dilarang Gelar Lomba, Konser Musik Hingga Olahraga
Pasien Covid-19 Tetap Bisa Gunakan Hak Pilih Saat Pilkada 2020, Begini Tata Caranya
Pilkada 2020, KPU Batasi Jumlah Pemilih, Alat Coblos Sekali Pakai dan Tinta Ditetes