DPR Tunda Rapat Penetapan Tanggal Pemilu 2024 Hingga Awal November
Tanggal pemilu 2024 belum ditetapkan. Rapat Komisi II bersama Mendagri dan KPU belum terlaksana setelah batal digelar pada 6 Oktober 2021.
Tanggal pemilu 2024 belum ditetapkan. Rapat Komisi II bersama Mendagri dan KPU belum terlaksana setelah batal digelar pada 6 Oktober 2021.
Anggota Komisi II Guspardi Gaus menyatakan rapat pengambilan keputusan akan dilakukan usai masa reses DPR atau awal November 2021.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pelipatan surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024 dilakukan? Tumpukan surat suara DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk Pemiilu 2024 yang telah dilipat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara, Selasa (2/1/2024).
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Kapan Pilgub Jakarta 2024 akan digelar? NasDem akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Bahkan, Anies dianggap menjadi tokoh prioritas untuk diusung pada Pilkada yang digelar November mendatang.
-
Di mana pelipatan surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024 dilakukan? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
"Sampai setelah masa reses, yaitu kira-kira awal November," kata Guspardi saat dikonfirmasi, Kamis (7/10).
Mendagri Tito Karnavian kemarin mengirimkan surat permohonan penundaan rapat karena ada rapat internal dengan Presiden Jokowi.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan masih ada lima isu pemilu yang perlu digodok pihaknya. Isu pertama soal standar dan mekanisme sengketa pemilu. Kedua terkait lama waktu masa kampanye.
"Kita sudah punya pengalaman (Pilkada) 2017-2018 itu masa kampanye pilkada 90 hari. Tapi kemarin, dengan masa kita menghadapi pandemi, Pilkada 2020 itu kita bisa pangkas jadi 70 hari dan itu enggak ada masalah," katanya.
Isu ketiga soal usulan KPU agar pemerintah membuat peraturan presiden soal pengadaan logistik pemilu dapat dilakukan tanpa melalui tender.
"Isu keempat terkait digitalisasi dalam tahapan-tahapan pemilu, terutama pada tahapan rekapitulasi," ucapnya.
Dan isu terakhir adalah terkait sistem data kependudukan.
Reporter: Delvira Hutabarat/Liputan6.com
Baca juga:
Gerindra Minta Keputusan Soal Pemilu Jangan Voting
PKS Minta Jokowi Ikuti Jadwal Pemilu Usulan KPU
PDIP Setuju Usul KPU Pemilu Digelar 21 Februari 2024, Tak Bentrok dengan Ramadan
SMRC Ungkap Penyebab Airlangga Didekati Kelompok Agamis
NasDem Dinilai Paling Cocok bagi Ridwan Kamil Karena Berjasa Usung di Pilgub Jabar
Komisi II Sebut Tak Ada Deadlock Penetapan Tanggal Pencoblosan Pemilu 2024