DPR usul KPU tak hanya larang eks koruptor maju Pileg tapi juga Pilpres
Taufik juga menyarankan pemerintah dan DPR melakukan rapat konsultasi terlebih dahulu terkait penggunaan angket PKPU. Sebab, dia tak ingin jika ada partai yang menyetujui angket akan dicemooh publik karena dianggap mendukung koruptor.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak membuat aturan yang melarang mantan narapidana korupsi maju di Pemilihan Legislatif. Menurut Taufik, KPU seharusnya juga melarang eks koruptor maju di Pilkada maupun Pilpres.
"Menurut saya tidak hanya caleg saja, tapi seluruh eksekutif, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, kalau perlu calon presiden ya tidak boleh koruptor, atau mantan koruptor. Kenapa harus legislatifnya terus," kata Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (3/6).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
Selain itu, Taufik juga menyarankan pemerintah dan DPR melakukan rapat konsultasi terlebih dahulu terkait penggunaan angket PKPU. Sebab, dia tak ingin jika ada partai yang menyetujui angket akan dicemooh publik karena dianggap mendukung koruptor.
"Makanya sebelum angket saran saya lakukan rapat konsultasi antara pemerintah DPR dan Kemenkum HAM, KPU, MA, MK," ujar Taufik.
Waketum PAN ini juga tak ingin polemik PKPU ini dipolitisasi. Maka dari itu, pemerintah dan DPR harus kompak mencari titik temu.
"Jangan pula DPR jadikan samsak gitu loh, jadi samsak politik. Kalau kemudian DPR yang dihajar terus yang dihajar terus seolah-olah DPR mendukung," tandasnya.
Baca juga:
Gerindra kaji wacana angket PKPU larangan eks koruptor jadi caleg
Ketum PAN nilai wacana angket PKPU larangan eks korupsi nyaleg berlebihan
Dedi Mulyadi dukung PKPU, akan lahirkan caleg berkualitas
Polemik PKPU caleg eks koruptor, ketua DPR inginkan solusi yang elegan
DPR, Kemenkum HAM & KPU akan bertemu cari solusi soal PKPU