Epyardi sebut Dimyati biang kerok, buang senior PPP ganti orang baru
"Itulah akibat pilih pemimpin pedagang bukan politisi," kata Epyardi.
Ketua Umum PPP Djan Faridz mengubah keputusan hasil muktamar PPP Jakarta. Djan disebut menggusur senior PPP dengan orang yang baru bergabung dengan partai berlambang Kabah itu.
Politikus PPP Epyardi Asda menuding Sekjen PPP Dimyati Natakusumah menjadi biang kerok tambah kisruh internal PPP. Menurut dia, Dimyati yang main memasukkan orang sembarang menjadi petinggi di PPP.
"Dimyati ini biang kerok, dia tunjuk orang yang tidak mengerti organisasi, sementara orang yang berdarah-darah di partai dibuangin semua," kata Epyardi saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (8/1).
Menurut dia, apa yang dilakukan Djan dan Dimyati dengan mendaftarkan kepengurusan baru otomatis membatalkan hasil muktamar PPP Jakarta. Padahal muktamar Jakarta sudah dimenangkan MA dan mengalahkan PPP kubu Romahurmuziy (Romi).
"Ini menabrak anggaran dasar, banyak tokoh senior PPP dibuangin semua," tutur Epyardi.
Dia juga mengkritik Djan yang berlatarbelakang pengusaha tidak mengerti organisasi. Dia menyebut PPP bisa hancur di era kepemimpinan Djan.
"Itulah akibat pilih pemimpin pedagang bukan politisi, enggak ngerti organisasi. Sampai sekarang belum pernah ada rapat untuk merubah tidak ada rapat, main ubah sendiri saja, kamu buat ini kamu buat ini tanpa rapat," terang Epyardi yang juga Ketua Fraksi PPP di DPR kubu Djan Faridz.
Epyardi mengaku sudah berkali-kali ingin protes tapi tak didengar, rapat pun tidak pernah digelar sebelum menentukan sikap. Kendati begitu, dia sudah bertemu dengan Djan untuk membahas ini.
"Enggak pernah ada rapat gimana kita mau bicara, Pak Djan ini bukan orang politik, dia tidak tahu apa itu sejarah PPP, dia enggak ngerti ini partai Islam, organisasi yang didirikan para ulama," jelas dia.
Siapa saja pengurus PPP baru yang didaftarkan Djan Faridz ke Kemenkum HAM?
"Ketum Djan faridz, Wakil ketua umum Humphrey Djemat, itu orang baru masuk enggak jelas, abis itu Habil Marati, Nu'man Abdul Hakim, ini aktif enggak pernah rumahnya di Bandung, muktamar enggak pernah hadir, Asmawati, istrinya Marzuki Alie (mantan ketua DPR), Wardatul Asriyah (istri SDA)," terang Epyardi.
"Setelah itu, Sekjennya Dimyati, habis itu bendahara umum Rendhika, mantunya SDA, orang ini enggak tahu tiba-tiba dimasukkan ada nama dia. Dia bahkan sudah nolak, ini anak masih sangat muda," terang dia.
Epyardi juga mengatakan bahwa Hamzan Zoelva juga dimasukkan ke ke dalam struktur PPP, tapi Hamdan menolak. Majelis Syariah, kata dia, ketuanya Mbah Maemun Zoebair, Wakil ketua Nur Iskandar, Majelis Pakar, ketua Epyardi, wakilnya Fernita Darwis.
"Sementara orang yang berdarah-darah perjuangkan konstitusi pasang badan justru dibuang oleh Djan Faridz dan Dimyati," terang dia.
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Bagaimana PPP memutuskan untuk mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Kapan PPP memberikan dukungan kepada Khofifah-Emil Dardak? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Dukungan apa yang diberikan PPP kepada Khofifah-Emil Dardak? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
Baca juga:
Diam-diam Djan Faridz batalkan sendiri hasil muktamar PPP Jakarta
Djan Faridz ubah susunan pengurus hasil muktamar, ada Hamdan Zoelva
Akhirnya Menkum HAM cabut SK kepengurusan PPP kubu Romi
PPP kubu Romi sebut Menteri Yuddy buat gaduh parpol pendukung Jokowi
Ahok: Teman Ahok ngumpulin KTP ngalahin PPP