Fadli Zon Harap Tak Ada Pembatasan Jumlah Saksi di Sidang Sengketa Pemilu
"Apalagi ini soal masa depan bangsa dan kepemimpinan nasional memang kita perlu memikirkan lebih banyak lagi saksi-saksi yang dihadirkan," kata Fadli Zon.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon berharap tidak ada pembatasan saksi pada sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, menurutnya, untuk mencari keadilan nasional diperlukan banyak saksi.
"Apalagi ini soal masa depan bangsa dan kepemimpinan nasional memang kita perlu memikirkan lebih banyak lagi saksi-saksi yang dihadirkan. Jadi jangan terlalu dibatasi dengan jumlahnya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6).
-
Dimana pusat pemerintahan Kerajaan Singasari? Pusat pemerintahan Singasari saat itu berada di Tumapel.
-
Bagaimana proses pergantian Hakim Konstitusi dalam sidang sengketa Pileg PSI? "Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah," kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Kapan Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi? Sebelumnya, Masinton Pasaribu berupaya menggalang dukungan anggota Dewan untuk mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi.
-
Dimana pusat pemerintahan Kerajaan Medang dipindahkan? Ayahnya adalah pemimpin Kerajaan Medang (Mataram Kuno) yang memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur.
-
Bagaimana Feri Amsari menyiasati celah hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi? Hanya, Feri melihat ada celah mengajukan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat usia minimal capres-cawapres. Objeknya diganti menjadi presiden yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Karena presiden berpotensi konflik kepentingan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi yang menguntungkan putra kandungnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut."Jadi, mestinya objeknya adalah pelanggaran UU oleh presiden. Karena presiden berpotensi melakukan intervensi melalui konflik kepentingan dengan ketua Mahkamah Konstitusi untuk keuntungan anak kandungnya," jelas Feri.
-
Di mana sidang perdana SYL digelar? Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul yasin Limpo (SYL) menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/2/2024).
Fadli sadar jika tidak dibatasi sidang akan berlangsung hingga larut malam. Tapi semua itu, lanjutnya, bisa diatasi jika para saksi menyampaikan kesaksian dengan efisien.
"Jadi harusnya tidak dibatasi, tapi lebih efisien saja dalam menyampaikan kesaksian," sambungnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyoroti waktu sidang di MK. Menurut dia, patut dipertimbangkan juga untuk menambah waktu sidang sengketa pilpres dengan merevisi undang-undang yang mengatur waktu sidang di MK.
"Jadi waktu ini mungkin ke depan perlu juga ada pemikiran untuk menambah waktu dengan merevisi UU-nya. Mungkin Minggu atau 14 hari tapi misalnya 21 hari dan sebagainya karena itu terlalu cepat untuk sebuah pilpres kalau ada sengketa," ucapnya.
Sebelumnya, sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sudah dibuka hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada pekan lalu. Mulai hari Rabu (19/6), agenda sidang masuk pemeriksaan saksi.
Kabag Humas Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, mengatakan sesuai hasil rapat permusyawaratan hakim (RPH), jumlah saksi dibatasi 15 saksi dan 2 ahli.
"Sesuai RPH demikian jumlahnya," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (17/6).
Namun demikian, kata Fajar, bila ingin mengajukan saksi tambahan dimungkinkan berkoordinasi ke majelis hakim. Nantinya, sesuai dinamika persidangan, hakim akan memutus usulan penambahan dibolehkan atau tidak.
"Jadi tergantung majelis kalau mau ada penambahan," terang Fajar.
Baca juga:
VIDEO: Aneka Karakter Superhero hingga Ondel-ondel Warnai Sidang MK
Dipimpin Mantan Penasihat KPK, Massa GNKR Kembali Demo Kawal Sidang MK
Poin-Poin 'Tangkisan' Kubu Jokowi Soal Gugatan Prabowo di Depan Hakim MK
Ekspresi Peserta Sidang Kedua Sengketa Pilpres 2019
Massa Aksi Sidang Sengketa Pilpres 2019 Serukan Pesan Moril untuk Hakim MK