Fadli Zon sebut penangkapan kader HMI seperti operasi PKI

Fadli Zon sebut penangkapan kader HMI seperti operasi PKI. Fadli Zon menyatakan, operasi penangkapan lima pengurus HMI di kantor sekretariat HMI perlu dipertanyakan dasarnya. Sebab, penangkapan para kader HMI itu terkesan diperlakukan seperti pelaku kejahatan terorisme dan narkoba.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan penangkapan Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ami Jaya dan 4 kader HMI lainnya pada Selasa (8/11) dini hari. Fadli menilai, penangkapan para kader HMI itu tidak wajar dan seperti operasi penangkapan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Operasi penangkapan kepolisian terhadap lima kader HMI yang tak proporsional, dikhawatirkan akan semakin memperkeruh suasana. Sebab cara-cara yang dilaksanakan dianggap kurang wajar, dilakukan tengah malam, seperti operasi penangkapan PKI di masa lalu," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11).

Fadli Zon menyatakan, operasi penangkapan lima pengurus HMI di kantor sekretariat HMI perlu dipertanyakan dasarnya. Sebab, penangkapan para kader HMI itu terkesan diperlakukan seperti pelaku kejahatan terorisme dan narkoba.

"Para aktivis HMI bukan pelaku tindak kriminal sebagaimana penjahat terorisme atau narkotika," tegasnya.

Apalagi, unjuk rasa yang dilakukan HMI telah dijamin secara konstitusi. Dan, lanjutnya, bertujuan untuk meneggakkan keadilan proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki T Purnama (Ahok).

"Mereka menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, atas lambatnya proses penegakkan hukum di Indonesia terkait kasus penistaan agama oleh Ahok," tandasnya.

Waketum Gerindra itu menyimpulkan, penangkapan tersebut membuktikan supremasi hukum belum terjadi, dimana pelaksanaan hukum masih tajam ke bawah tapi tumpul ke bawah.

"Di sisi lain, hal ini juga akan memperkuat kecurigaan masyarakat, bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah tumpul ke atas. Ini bisa dilihat sebagai upaya mengebiri sikap kritis masyarakat terhadap kasus Ahok," pungkasnya.