Fadli Zon tegaskan hak angket e-KTP masih sebatas wacana
Fadli Zon tegaskan hak angket e-KTP masih sebatas wacana. Fadli mengaku baik dirinya maupun partai belum menentukan sikap. Lebih lanjut ia mengatakan, perlu ada sebuah analisa soal perlu atau tidaknya hak angket tersebut.
Kontroversi penggunaan hak angket kasus e-KTP terus menuai cibiran. Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai usulan tersebut hanyalah sebatas wacana.
"Belum ada ya. Belum ada yang bergerak juga, Itu kan hak anggota ya. Semuanya masih wacana. Kita harus lihat apa memang diperlukan atau tidak," ungkap Fadli saat berada di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (17/3).
Fadli mengaku baik dirinya maupun partai belum menentukan sikap. Lebih lanjut ia mengatakan, perlu ada sebuah analisa soal perlu atau tidaknya hak angket tersebut.
"Kita lihat minggu depan ya. Kan ini baru pembukaan masa sidang. Baru wacana yang dilontarkan beberapa orang termasuk Fahri Hamzah," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan penggunaan hak angket kasus e-KTP yang menyeret sejumlah pejabat negara, petinggi partai politik dan anggota-anggota dewan. Menurut Fahri, hak angket dibutuhkan untuk menggali keterangan soal kronologis masuknya nama-nama tokoh politik dalam berkas dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri.
"Menurut saya itu perlu ada klarifikasi terbuka, yaitu tentang bagaimana caranya nama-nama itu masuk dalam list dan apa yang sebetulnya terjadi di masa lalu," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/3).
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca juga:
Dianggap bohong soal kasus e-KTP, Setnov dilaporkan ke MKD
PKB minta Fahri Hamzah undang fraksi jelaskan usulan angket e-KTP
Istana sebut Jokowi belum ada pembicaraan revisi UU KPK dengan DPR
Pimpinan DPR soal hak angket e-KTP: Yang diangket & dikritisi siapa?
Pimpinan DPR soal revisi UU KPK: Jalannya terjal, mendaki & berliku
Setya Novanto: Saya belum lihat urgensi hak angket e-KTP