Fahri Hamzah ngamuk ke penyidik KPK, ini reaksi elite PKS
Fahri tak terima KPK obok-obok kompleks parlemen dengan dikawal Brimob bersenjata lengkap.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengamuk saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga ruangan kerja milik Anggota DPR, Jumat (15/1). Politikus PKS itu geram mengetahui penyidik KPK didampingi Brimob dengan membawa senjata laras panjang mengobrak abrik kompleks parlemen.
Apa komentar elite PKS dengan kemarahan Fahri itu?
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid tak mau berkomentar lebih jauh tentang kemarahan Fahri tersebut.
"Saya tidak mau komentar tentang hal itu," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1).
Meski demikian, Hidayat juga tampak gerah dengan sikap KPK yang didampingi dengan Brimob tersebut. Sebab, KPK hanya melakukan penggeledahan tetapi layaknya seperti ingin terjun ke medan tempur dengan didampingi aparat dengan atribut yang lengkap.
"Permasalahan seperti ini memang harus didahulukan dengan peraturan yang ada. Bolehkah misalnya kemudian melawan teroris tidak boleh harus pakai senjata tempur, pakai helm tetapi saat memeriksa ruangan anggota SPR yang tidak terkait dengan korupsi gunakan cara seperti itu?" kata Hidayat.
Wakil Ketua MPR ini mempermasalahkan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK di ruangan milik Wakil Ketua Komisi V DPR yang juga Anggota Fraksi PKS Yudi Widiana Adia. Sebab, Yudi sendiri tak ada sangkut pautnya dengan kasus korupsi berupa suap yang menjerat Anggota Komisi V DPR sekaligus Politisi PDIP Damayanti Wisnu Putranti.
"Bukan kemudian PKS tidak mendukung pemberantasan korupsi. Kami sangat mendukung. Tetapi hendaknya karena KPK ini lembaga penegak hukum dan harus mengikuti aturan yang ada dan menghormati lembaga lainnya. Saya kira jika begitu DPR tidak akan menghalangi KPK begitupun sebaliknya," katanya.
Meski terkesan gerah dengan penggeledahan tersebut, Hidayat membantah pernyataannya tersebut seakan membela Fahri Hamzah.
"Saya tidak mengomentari tepat atau tidak tepat. Tetapi seluruh pihak memiliki aturan yang jelas. DPR aturannya jelas, KPK pun jelas. Sehingga hukum dapat ditegakkan dengan elegan," tukasnya.
Baca juga:
KPK geledah ruang anggota DPR, Fahri Hamzah tak perlu marah
Bantah Fahri Hamzah, KPK sebut penggeledahan bersenjata sesuai SOP
Politisi Gerindra sebut sikap Fahri Hamzah semprot KPK sudah tepat
Bahas amukan Fahri Hamzah, DPR bakal rapat dengan KPK
Ketua MPR minta DPR dan KPK saling koordinasi soal penggeledahan
Ketua KPK tegaskan bawa Brimob saat geledah DPR sesuai prosedur
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Mengapa KPK menggeledah kantor PT Hutama Karya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penyelidikan tersebut berujung dengan penggeledahan kantor BUMN PT Hutama Karya (HK).
-
Kenapa KPK menggeledah rumah kader PDIP di Jatim? Penggeledahan itu disebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang dicapai oleh Pemprov Kaltim dalam kinerja pembangunan daerah? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.