Fahri Hamzah sebut dana parpol naik 10 kali lipat, korupsi hilang
"Demokrasi itu sebenarnya akhirnya dana yang besar, karena dia lebih luas jadi biayanya tinggi," kata Fahri.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mendukung adanya rencana pemerintah untuk menaikkan dana partai politik (parpol) sebanyak 10 kali lipat. Menurut dia, demokrasi memang membutuhkan dana yang cukup besar.
"Demokrasi itu sebenarnya akhirnya dana yang besar, karena dia lebih luas jadi biayanya tinggi, kampanye orang per orang besar," ujar Fahri di Aula serbaguna kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR, Kalibata, Jaksel, Kamis (25/6).
Dia memaparkan, ada tiga metode pembiayaan politik. Pertama, metode pembiayaan ala Eropa Barat di mana kampanye politik sepenuhnya ditanggung pemerintah. Kedua, metode pembiayaan ala Amerika Serikat. Metode ini memungkinkan pihak swasta membiayai setiap calon anggota legislatif tanpa batas.
Untuk metode kedua itu perlu adanya pengawasan yang cukup kuat dari lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak terjadi penyimpangan. Ketiga, metode hibrid ala Jepang dan Kanada. Pembiayaan diambil dari instrumen negara, seperti pajak dan cukai.
Menurut Fahri, menaikkan dana parpol juga salah satu cara untuk mencegah adanya tidak pidana korupsi oleh pejabat parpol yang menduduki posisi strategis di negara ini.
"Kalau 500 anggota DPR tidak diatur, maka ada 500 cara korupsi," ujar Fahri.
Terkait pernyataan Jokowi terhadap rencana kenaikan dana parpol, Fahri sangat mendukung penuh karena indikasi korupsi berawal dari dana parpol. "Jokowi mau ngatur itu saya sih mendukung. Kalau mau hilangkan korupsi perbanyak uang politik," tutupnya.
Baca juga:
Fahri Hamzah minta rakyat tak usah takut dana aspirasi dicuri DPR
Fahri Hamzah klaim Jokowi berubah setujui revisi Undang Undang KPK
Fahri sebut dana aspirasi DPR cara baru salurkan duit ke daerah
Fahri minta Jokowi jelaskan alasan panglima tak digilir ke TNI AU
Fahri Hamzah ngamuk-ngamuk, Menpora bekukan PSSI
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.