Fahri minta BPK ungkap kunker fiktif agar jadi pembelajaran buat DPR
"Jangan sampai ada anggota yang mempergunakan kesempatan ini untuk mengambil uangnya tapi kunjungan tidak dilakukan."
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengungkap hasil audit kunjungan kerja perseorangan anggota dewan. Hal itu menyusul temuan BPK yang menyebut ada potensi kerugian negara sebesar Rp 945,465 miliar atas kunjungan kerja fiktif yang dilakukan anggota dewan.
"Temuan harus diungkap. Ini pelajaran bagi anggota dewan," kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/5).
Menurutnya, pengungkapan harus dilakukan secara menyeluruh agar menjadi pelajaran bagi institusinya. Fahri mengatakan, fungsi representasi anggota DPR sudah dimasukkan dalam UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sehingga seharusnya anggota DPR tidak boleh melakukan manipulasi dalam aktivitas representasi tersebut.
Adapun konsekuensi fungsi representasi itu adalah negara mengalokasikan anggaran bagi anggota DPR untuk bertemu dengan konstituen dan memperbaharui informasi yang terjadi di masyarakat.
"Jangan sampai ada anggota yang mempergunakan kesempatan ini untuk mengambil uangnya tapi kunjungan tidak dilakukan," jelas dia.
Fahri menambahkan, apabila tindakan kunker fiktif itu terjadi maka tidak bisa dibenarkan karena selain melanggar etika, itu juga menjadi tindakan menyalahgunakan uang negara. Dia meminta untuk menunggu audit BPK secara menyeluruh dan semoga menjadi pembelajaran agar anggota DPR disiplin dalam menjalankan fungsi representasinya kepada masyarakat.
"Kami tunggu saja temuannya. Memang kemarin itu ada keributan membicarakan soal sistem keuangannya, yaitu antar lumpsum dan at cost karena masih ada perdebatan akan hal itu," ungkapnya.
Fahri pun bercerita beberapa waktu lalu pihaknya pernah berbicara dengan Menteri Keuangan terkait apakah sistem penganggaran yang rinci di PNS bisa sedikit diperbaiki dalam sistem anggota DPR. Dia mencontohkan dirinya kunker ke dapil dengan mengajak staf selama tiga hari, sebenarnya kena lumpsum namun ternyata masyarakat menginginkan lebih lama.
"Misalnya karena ada masalah sulit dan sebagainya, akhirnya saya extend 2 hari, dalam sistem at cost, staf saya tidak boleh menetep. Dia harus pulang ke Jakarta. Baru boleh kembali. Nah itu pertama-tama membebani keuangan negara juga. Dan juga saya yang bekerja di dapil kan membutuhkan staf. Itu akhirnya saya ditinggalkan staf atas nama pertanggungjawaban keuangan. Nah fleksibilitas ini yang kami lagi bicarakan kepada menkeu," tutup Fahri.
Baca juga:
Politikus PDIP sebut sistem laporan kunker rendahkan martabat DPR
Sekjen DPR sebut tidak ada batasan waktu laporan Kunker
Gerindra sebut tak mungkin anggotanya di DPR lakukan kunker fiktif
Sekjen DPR tunggu laporan fraksi terkait dana kunker fiktif
Skandal kunjungan kerja fiktif Rp 945 M guncang DPR
Fitra minta KPK ungkap kunker fiktif anggota DPR yang rugikan negara
-
Kenapa Thariq Halilintar gagal jadi anggota DPR? Thariq Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Seperti halnya dengan Anang, jumlah suara yang diperoleh Thariq juga sangat minim. Akibatnya, ia dipastikan tidak berhasil.
-
Kapan Idrus Hakimy diangkat menjadi anggota DPRD Sumbar? Pada 7 November 1966, Dt. Rajo Panghulu diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Sumatera Barat dari fraksi Golkar.
-
Kapan Rizki Natakusumah menjabat sebagai anggota DPR RI? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif.
-
Kenapa Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat FDIC? “Kita patut belajar bagaimana AS mampu mengatasi situasi genting akibat penarikan simpanan di bank besar-besaran secara cepat atau dikenal sebagai bank run." "Kejadian ini kemudian mengakibatkan kolapsnya sejumlah bank besar di AS hingga mengguncang pasar keuangan global. Namun, FDIC mampu mengatasi fenomena bank gagal ini dengan menempuh upaya resolusi yang menjamin pengembalian simpanan seutuhnya, bahkan simpanan yang melebihi batas penjaminan,” ungkap Puteri dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kantor Pusat FDIC, Washington DC, AS, pada Senin (10/10).
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.