FOTO: Tok! DPR Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang Meski Didemo Ribuan Nakes

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang.

Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen pada Selasa (11/7/2023). Berikut foto-fotonya:

Puan menyatakan, berdasarkan laporan Komisi IX terdapat enam fraksi yang menyatakan setuju, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Sementara PKS dan Demokrat menolak. “Satu fraksi, Fraksi Partai Nasdem menyatakan setuju dengan catatan dan dua fraksi, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menyatakan menolak,” kata Puan.

Kemudian, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan fraksi. Setelah itu, Puan menanyakan persetujuan anggota Dewan. “Apakah RUU kesehatan dapat disetujui menjadi Undang-Undang?,” tanya Puan. “Setuju,” jawab anggota Dewan. Puan kembali menanyakan persetujuan kepada anggota dari 6 fraksi. "Jadi Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP setuju ya?," tanya Puan, dijawab persetujuan anggota.

Selanjutnya, Puan memberikan kesempatan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk membacakan pandangan akhir Presiden terkait RUU Kesehatan.

Pengesahan RUU Kesehatan diwarnai demo tenaga kesehatan di depan Gedung DPR. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku sejak awal DPR RI bersama pemerintah sudah membuka seluas-luasnya aspirasi masyarakat.

RUU Kesehatan Tetap Disahkan Meski Ditolak Tenaga Kesehatan

"Terkait dengan RUU kesehatan DPR melalui Komisi IX dan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah membuka ruang seluas-luasnya kepada semua pihak yang kemudian mempunyai kepentingan,

aspirasi, dan masukan dalam pembahasan-pembahasan yang dilakukan secara simultan beberapa bulan yang lalu,"

kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (11/7/2023).

Oleh karena itu, kata Puan, jika ada aspirasi yang belum ditampung ia menyarankan disampaikan langsung kepada pemerintah bukan DPR. "Jadi kalau kemudian ada pihak-pihak yang merasa bahwa masukan aspirasi, hak konstitusionalnya kemudian belum terakomodir mungkin bisa menyampaikannya lagi kepada pemerintah karena DPR sudah selesai," kata Puan.