Fraksi Golkar minta Ical cabut dukungan Aziz jadi Ketua DPR
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Ridwan Hisyam mengatakan Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie telah memberikan persetujuan terkait penunjukan Aziz Syamsudin menjadi Ketua DPR oleh Setya Novanto. Ridwan mengaku telah menghubungi dan meminta Ical sapaan akrab Aburizal untuk membatalkan persetujuan tersebut.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Ridwan Hisyam mengatakan Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie telah memberikan persetujuan terkait penunjukan Aziz Syamsudin menjadi Ketua DPR oleh Setya Novanto. Ridwan mengaku telah menghubungi dan meminta Ical sapaan akrab Aburizal untuk membatalkan persetujuan tersebut.
Saat dihubungi, kata Ridwan, Ical mengatakan persetujuan itu diberikan karena mengira penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR itu sudah diteken oleh DPP yang sah. Sepengetahuannya, surat penunjukan itu dibawa oleh Plt Ketum Idrus Marham kepada Ical untuk disetujui.
"Adapun Aburizal Bakrie menyetujui surat itu yang diteken karena ya pak Ical tidak mengecek bahwa itu sudah diplenokan apa tidak. Tapi saya langsung bicara dengan pak Ical hari Sabtu, saya Whatsapp Pak Ical bahwa itu enggak bener. Bang mohon itu dibatalkan karena tidak sesuai prosedur," kata Ridwan saat dihubungi, Senin (11/12).
Ridwan menjelaskan alasan fraksi meminta Ical mencabut persetujuan karena penunjukan Aziz menjadi Ketua DPR oleh Setnov tidak sesuai prosedur atau dibicarakan dalam rapat pleno DPP bersama Dewan Pembina Partai Golkar.
"Semuanya harus melakukan pembicaraan rapat dengan ketua harian dan korbid setelah ada kesepakatan baru disahkan di pleno. Jadi harus tetep lewat pleno lah ini tahapan itu sudah tidak ada," ujarnya.
Lagipula, Ridwan menegaskan, Setnov sudah tidak lagi memiliki hak memutuskan kebijakan strategis karena telah menunjuk Idrus sebagai Plt ketua umum. Fraksi Partai Golkar, lanjut dia, juga belum diajak rapat soal rencana Aziz menjadi Ketua DPR.
Selain itu, Ridwan menyebut Ketua Fraksi seharusnya membahasnya bersama jajaran fraksi. Penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR pengganti Setnov juga sebaiknya disosialisasikan terlebih dahulu. Tapi kenyataannya, hal tersebut tidak dilakukan.
"Kalau ketua fraksi sudah pegang kewajiban ketua fraksi mendapatkan surat perintah dari DPP, ketua fraksi tidak boleh langsung berjalan. Dia harus bicara dulu minimal sama pimpinan fraksi itu enggak ada setelah itu baru masuk ke rapat pleno fraksi supaya nanti kalau di paripurna tidak ada masalah," tukasnya.
Baca juga:
Mayoritas anggota Fraksi Golkar tolak Aziz jadi ketua DPR karena dinilai sepihak
Ginandjar Kartasasmita: Kok jabatan ketua DPR diwariskan
Aziz Syamsuddin sebut penunjukan ketua DPR tak perlu rapat pleno
Jika Aziz jadi ketua DPR, Fadel khawatir usai munaslub akan diganti lagi
PAN enggan komentar soal pergantian Ketua DPR dari Setnov ke Aziz Syamsudin
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
-
Siapa yang bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus 1945, Hatta bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.