Gebrakan bersih-bersih DPR dinilai untuk hemat anggaran negara
Dia menuturkan, para parpol lama yang duduk di DPR saat ini tak perlu 'risih' dengan gebrakan PSI tersebut. Sebab, di satu sisi, gebrakan itu menjelaskan kepada rakyat bahwa partai partai lama ini sudah kehilangan ide. Yakni ide perubahan, ide perbaikan dan ide ide yang bisa menjadi harapan publik.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin membuat gebrakan-gebrakan baru jika berhasil duduk di Parlemen pada Pemilu 2019. Partai besutan Grace Natalie tersebut bakal meminimalisir anggaran DPR yang terlalu boros untuk keperluan maupun fasilitas anggota dewan.
Pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti menyambut positif terobosan yang dilakukan PSI. Menurutnya, bangsa ingin punya wakil rakyat yang tidak boros dalam menggunakan anggaran.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
"Ide itu bagus bagi PSI, tapi bagi bangsa ini juga bagus dan anggaran negara jangan banyak terlalu diboroskan untuk keperluan anggota DPR," katanya saat dihubungi, Sabtu (27/10).
Dia menuturkan, para parpol lama yang duduk di DPR saat ini tak perlu 'risih' dengan gebrakan PSI tersebut. Sebab, di satu sisi, gebrakan itu menjelaskan kepada rakyat bahwa partai partai lama ini sudah kehilangan ide. Yakni ide perubahan, ide perbaikan dan ide ide yang bisa menjadi harapan publik.
"Itu kan sebetulnya sekaligus kritik bagi PSI kepada partai yang sekarang dan karena itu enggak perlu diledekin oleh anggota DPR. Itu hanya bisa oleh argumen argumen yang rasional, tapi Bagaimana pun ide ini cerdik ya PSI-nya, tema ini," ujarnya.
Ray menilai wajar jika gebrakan PSI itu untuk menarik rasa simpatik masyarakat guna menaikkan elektabilitas. Apalagi PSI adalah partai pendatang baru yang lolos syarat ke Parlemen serta minim dari perhatian publik yang masih condong ke 5-6 partai lama.
Meski demikian, kata Ray, cara rekrutmen caleg PSI sejak awal memang ketat. Sehingga, terobosan 'bersih-bersih' DPR ala PSI merupakan kelanjutan dari seleksi caleg PSI yang transparan.
"Bahkan bagus dong karena memang tingkat kejenuhan publik kepada anggota DPR yang sekarang ini kan relatif cukup tinggi, jadi kalo kalo mereka (PSI) begitu mereka melihat peluang dan mengkampanyekan diri supaya masyarakat memilih mereka," ucapnya.
Para partai lama, kata Ray, akan sulit menerima gebrakan yang diinginkan PSI tersebut. Pasalnya, jika menyetujui, keuntungan elektabilitas bakal diraih PSI. Serta para partai politik lama saat ini masih mengandalkan biaya dari negara yang disebabkan masyarakat ogah menyumbang dana parpol.
"Karena baik individu dan partainya kan sekarang hidup dari situ, hidup dari anggaran negara ini. Oleh karena itu kan mereka gak mau anggaran negara nya diturunkan lagi. Memang hidupnya dari situ. Individu dan Partai ini hidup dari anggaran negara ini. Kalau biaya negara ini makin kecil, mereka akan dapat dana makin kecil," paparnya.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berhasil lolos untuk mengikuti Pemilu 2019 mendatang. PSI yang termasuk partai baru ini, memiliki kader dan calon legislatif (caleg) yang juga berasal dari generasi muda.
Tak tanggung-tanggung, PSI pun ingin bisa memenangkan Pemilu 2019 dan duduk di kursi DPR RI. Partai pimpinan Grace Natalie ini ingin membuat gebrakan-gebrakan baru jika berhasil duduk di Parlemen.
Fasilitas-fasilitas yang berlebihan, dijelaskan Dedek adalah berkaitan dengan kunjungan kerja, reses, studi banding, dan lain-lain. Para anggota DPR ini, kata dia, selain mendapatkan fasilitas, juga mendapatkan uang yang dirancangnya sendiri.
"Fasilitas-fasilitas waktu yang diberikan oleh mereka itu juga diiringi oleh fasilitas uang, nah fasilitas uang ini sifatnya langsat sehingga begitu menggoda untuk tidak diambil. Itu (uang) halal karena itu mereka sendiri yang merancang aturan-aturan tersebut," jelasnya.
Tetapi faktanya, menurut Dedek, ketika dirinya ke blusukan ke daerah pemilihannya (dapil), masyarakat sekitar mengaku tidak pernah ada anggota dewan yang datang ke daerah tersebut.
Baca juga:
4 Tahun Jokowi-JK, Ketum PSI ungkap 4 hal yang membuat Jokowi dicintai rakyat
PSI: Asian Para Games jadi pengingat, kaum difabel bukan warga negara kelas dua
Kasus hoaks Ratna Sarumpaet harus jadi pelajaran politisi mengedepankan kejujuran
Grace Natalie & Teten diteriaki '2019 ganti presiden' dari massa Prabowo-Sandi
Usai bertemu PSI, Polri upayakan pulangkan 16 korban kawin kontrak di China