Gerindra tolak revisi UU KPK: Apalagi yang harus dipercaya?

"Kami menolak pelemahan undang-undang KPK dan meminta pengampunan Undang-undang pajak dibatalkan."

2015-12-15 14:14:26

Revisi UU KPK

Fraksi Gerindra menolak tegas revisi UU KPK dan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak Nasional (Tax Amnesty) masuk dalam Program Legislasi 2015. Menurut Gerindra, situasi pemerintahan saat ini sedang tidak kondusif.

"Saat ini kita membicarakan revisi undang-undang KPK, padahal kita tahu kondisi tidak kondusif sekarang. Begitu juga dengan RUU pajak, kita didorong dan ikut membuat undang-undang pengampunan pajak ini," kata anggota Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12).

Menurutnya, 2 RUU yang didorong DPR dalam forum paripurna itu tidak dipaksakan untuk menjadi prolegnas 2015.

"Sebaik 2 RUU ini tidak bisa dipaksakan jadi Prolegnas 2015. Sebaiknya kita pikirkan matang," jelas pria yang juga anggota Komisi III DPR ini.

Ditambahkan rekannya se-fraksi, Sodik Mujahid, rapat paripurna hari ini seperti pembodohan karena pengajuan prolegnas yang diajukan coba melemahkan KPK.

"Selain KPK dilemahkan, para pajak akan diampuni, apalagi yang harus dipercaya? Sudah, bodoh," ujar Sodik dengan nada meninggi.

"Kami menolak pelemahan undang-undang KPK dan meminta pengampunan Undang-undang pajak dibatalkan," tandasnya.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/lia)

Gerindra Minta Pembahasan Revisi UU Penyiaran Ditunda

Revisi UU Penyiaran tidak boleh mengganggu kemerdekaan pers.

Gerindra 6 bulan yang lalu

Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!

Hasto Kristiyanto 6 bulan yang lalu

Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara, Sebut Setiap Presiden Punya Tantangan Berbeda

Gerindra menyebut, ada kebutuhan berbeda-beda pada setiap pemerintahan baru.

Revisi UU Kementerian Negara 6 bulan yang lalu

Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara, Sebut Setiap Presiden Punya Tantangan Berbeda

Gerindra menyebut, ada kebutuhan berbeda-beda pada setiap pemerintahan baru.

Revisi UU Kementerian Negara 6 bulan yang lalu

Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK

Gerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.

baleg dpr uu pilkada 3 bulan yang lalu

Soal Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Tegaskan Tak Ada Niat Jegal PDIP dan Muluskan Kaesang

Awiek menagaskan, keputusan yang diambil baleg diperuntukkan seluruh rakyat Indonesia.

MK Ubah Syarat Pilkada 3 bulan yang lalu

Gara-Gara Ini Cucu SYL Batal Diperiksa KPK Terkait Kasus TPPU

SYL berharap proses hukum yang tengah menjeratnya.

syl 4 bulan yang lalu

Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

uu md3 8 bulan yang lalu

Soal Revisi UU KPK, Hasto: Sampai Sekarang KKN Semakin Merajalela

Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.

Revisi UU KPK 5 bulan yang lalu

Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Hak Angket 9 bulan yang lalu

Dewan Guru Besar UI Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada

Dewan Guru Besar UI menilai revisi UU Pilkada dapat menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi, seperti MK versus DPR, yang akan merusak kehidupan bernegara.

Kawal Putusan MK 3 bulan yang lalu

Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara

Diketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.

Golkar 6 bulan yang lalu

Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur

Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).

pkpu pilkada 2024 3 bulan yang lalu