Golkar kubu Agung merapat ke Jokowi, ini perbandingan KMP vs KIH

Ditinggal PPP dan Golkar, Koalisi Merah Putih kini berbalik jadi minoritas di DPR.

Akhir tahun lalu, setelah dipastikan terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Jokowi, Jusuf Kalla pernah dengan yakin memprediksi peta politik akan berubah di tahun 2015. Saat itu, JK mengaku tidak khawatir dengan berbagai manuver Koalisi Merah Putih (KMP) yang menyapu habis pimpinan di DPR dan MPR.

"Tahun depan (2015) banyak partai yang akan melaksanakan kongres, munas, atau muktamar. Pasti ada perubahan-perubahan," ucap JK saat diwawancarai merdeka.com di kediamannya bulan September 2014 lalu.

Perkataan mantan ketua umum Golkar itu kini terbukti. Golkar yang menjadi motor KMP bersama Gerindra, kini dalam kondisi terbelah. Sedangkan PPP hasil muktamar Surabaya yang dipimpin M Romahurmuziy sudah jauh-jauh hari menyatakan keluar dari KMP. Yang terbaru, PPP hasil muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz mengisyaratkan tidak akan bergabung lagi di KMP.

Keluarnya PPP dari KMP mungkin tidak terlalu dipusingkan oleh partai-partai lain. Namun saat Golkar didera konflik internal, dan pemerintah telah mengesahkan kubu Agung Laksono, suara-suara keras berdatangan dari petinggi KMP termasuk dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam wawancara dengan tvOne, Prabowo menyatakan tak mau mengakui Golkar kubu Agung Laksono. Dia menegaskan, Golkar yang sah adalah kubu Aburizal Bakrie yang menyelenggarakan Munas di Bali.

"Ini bencana bagi demokrasi Indonesia, musibah besar kalau ada kongres akal-akalan, ada munas akal-akalan, dianggap sah itu sangat berbahaya. Berarti demokrasi di Indonesia tidak akan dipercaya rakyat, sistem politik tidak dipercaya," ujar Prabowo.

Agung sendiri meminta Prabowo tidak ikut campur urusan internal Golkar. "Urusan dalam negeri tidak usah ikut campur lah," kata Agung Laksono usai bertemu Wiranto di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Jumat (13/3).

Menurut Agung, Kementerian Hukum dan HAM yang berhak menentukan sah atau tidaknya kepengurusan partai beringin, bukan orang dari partai lain. "Biar kami selesaikan sendiri, kami juga punya cara sendiri, apalagi sudah ada 'guidance' (panduan)," ujar Agung.

Pada kesempatan sebelumnya, Agung sejak awal menegaskan sikapnya membawa Golkar keluar dari KMP. "Sebagai pengurus Golkar yang sah, maka sesuai Munas Ancol, Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan bergabung bersama partai-partai pendukung pemerintah. Posisi kami sebagai mitra kritis pemerintah," ujar Agung usai bertemu Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (11/3).

Dengan kondisi terbaru sikap Golkar yang menyatakan keluar dari KMP, peta kekuatan KMP versus KIH di parlemen ikut berubah. Saat perebutan pimpinan DPR dan MPR lalu, KMP begitu solid didukung Partai Demokrat. Saat itu mereka punya total kursi 352 kursi yang terdiri dari Partai Golkar (91 kursi), Partai Gerindra (73 kursi), PAN (48 kursi), PKS (40 kursi), PPP (39 kursi) dan Partai Demokrat sebagai penyeimbang (61 kursi).

Sementara kubu KIH punya 208 kursi yang terdiri dari PDIP (109 kursi), PKB (47 kursi), Partai NasDem (36 kursi) dan Partai Hanura (16 kursi).

Setelah ditinggal PPP dan Golkar, KMP hanya punya 222 kursi dengan catatan jika Partai Demokrat masih solid mendukung. Sebaliknya, kubu KIH kini menjadi mayoritas dengan 338 kursi.

Hitungan ini memang cuma di atas kertas. Tapi setidaknya Presiden Jokowi tidak perlu terlalu khawatir lagi kebijakan-kebijakannya akan diganjal oleh DPR.

Baca juga:
Fahri soal angket ke Yasonna: Jangan sampai Presiden masuk pusaran
KMP sepakat gunakan hak angket DPR untuk Menkum HAM Yasonna
Kubu Jokowi pasang badan saat Menkum HAM diusik KMP
Putusan Menkum HAM ke Golkar buat Jokowi-Prabowo kembali panas?
Agung Laksono: Bambang Soesatyo kata-katanya terlalu kasar
Bambang Soesatyo: Draf angket Menkum HAM ditandatangani usai reses