Golkar kubu Ical sebut Menkum HAM harus buat keputusan sesuai hukum

Nurdin Halid menyindir keputusan Menkum HAM, Yasonna H Laoly yang mengakui Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Nurdin Halid menyindir keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly yang mengakui Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Nurdin mengatakan, Yasonna memimpin kementerian yang mengedepankan hukum dan HAM, karenanya sudah sepatutnya dalam memutus satu perkara berlandaskan hukum bukan kepentingan politik.

"Saya tadi menyampaikan kepada yang menerima bahwa kementerian ini terpampang di depan Kemenkum HAM artinya seluruh tindakan dan keputusan dari kementerian ini harus berdasarkan hukum. Tidak boleh berdasarkan kepentingan politik," kata Nurdin di Kemenkum HAM, Jakarta, Rabu (11/3).

Oleh karena itu, pihaknya meminta supaya jajaran Kemenkum HAM mau mencabut surat keputusan yang mengesahkan Golkar versi Munas Ancol, Jakarta. Nurdin berharap nantinya Kemenkum HAM mau meninjau kembali apa yang akan diputuskan.

"Kami minta Kementerian Hukum melakukan verifikasi sebelum melahirkan sebuah jawaban apa lagi nanti mengesahkan kepengurusan harus melakukan verifikasi," katanya.

"Verifikasi apa? Lihat proses, prosesnya apa? Siapa yang punya legal standing terbentuknya sebuah kepengurusan," tambah Nurdin.

Baca juga:
Bertemu Agung, Surya Paloh ungkap kerja sama Golkar dan NasDem
Surya Paloh sebut kedatangan Agung Laksono sinyal Golkar gabung KIH
Akbar menangis kalau ingat Golkar dicaci di era reformasi
Temukan dugaan pelanggaran, kubu Ical berniat polisikan Menkum HAM
Kubu Ical tuding Menkum HAM ubah isi putusan Mahkamah Partai Golkar
Ical: Keputusan Menkum HAM bersifat politis, ciderai demokrasi
Geruduk Kemenkum HAM, loyalis Ical minta kemenangan Agung dianulir