Golkar Tegaskan Penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku Tak Terkait Munas
"Jangan dikapitalisasi menjadi masalah politik apalagi ditarik-tarik dikaitkan dengan Munas," kata Doli.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta masalah penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku Partai Golkar tidak dikait-kaitkan dengan Musyawarah Nasional (Munas). Menurutnya, penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku itu hanya masalah biasa dalam organisasi.
"Jangan dikapitalisasi menjadi masalah politik apalagi ditarik-tarik dikaitkan dengan Munas," kata Doli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/7).
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
Doli menjelaskan partainya memiliki alasan tersendiri menonaktifkan 10 Ketua DPD II itu. Penonaktifan itu, juga kewenangan oleh DPD Golkar tingkat I atau provinsi.
"Dan penonaktifan itu tentu dilakukan dengan alasan yang sangat kuat dan dengan mekanisme yang sudah ditetapkan," ungkapnya.
Dia menambahkan jika penonaktifan 10 Ketua DPD II menuai kontroversi dari kader juga ada jalur yang bisa ditempuh, salah satunya lewat Mahkamah Partai Golkar.
"Apabila mekanisme penyelesaian mediasi juga tidak bisa terjadi, maka ada mekanisme berikutnya dan yang terakhir di partai, yaitu diselesaikan pada tingkat Mahkamah Partai," ucapnya.
Sebelumnya, Partai Golkar kembali melakukan penonaktifan pada beberapa Ketua DPD tingkat II. Kali ini ada 10 DPD II Golkar Maluku yang dinonaktifkan.
Penonaktifan itu dibenarkan oleh Politikus Partai Golkar Azis Samual. Penonaktifan tersebut dilakukan dalam rapat pleno di Ambon.
"Itu benar. Rapat pleno jam 2 waktu Ambon. Rapat pleno ya sebenarnya tidak sah karena tidak dihadiri Ketua DPD dan sekretaris DPD," kata Azis pada wartawan, Rabu (10/7).
Dia mengungkapkan 10 DPD II dinonaktifan atas perintah Ketua Bidang PP Wilayah Timur Melchias Markus Mekeng. Mereka dinonaktifkan karena pendukung Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar.
"Lalu itu arahan dari DPP. Menurut info yang kami dapat itu arahan dari saudara Melkias Mekeng untuk menonaktifkan. Jadi itu kan cara yang tidak benar melanggar AD/ART. Karena Bamsoet kan juga kader terbaik. Airlangga juga kader terbaik," ungkapnya.
Baca juga:
Jokowi: Munas Urusan Partai, Saya Bukan Ketua Partai
Kubu Airlangga: Aklamasi di Munas Golkar Bukan Hal yang Mustahil
DPD Golkar Maluku: 10 Ketua DPD II Dinonaktifkan Karena tak Raup Suara Signifikan
DPP Golkar Bantah Penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku Karena Dukung Bamsoet
Bamsoet Duga 10 Ketua DPD II Golkar Maluku Dicopot agar Tak Punya Suara di Munas