Golkar Tolak Revisi UU MD3 Tambah Pimpinan MPR, Khawatir Merembet ke Pasal Lain
Partai Golkar menolak UU MD3 kembali direvisi untuk menambah pimpinan MPR pada periode saat ini. Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Zainudin Amali menyarankan revisi bisa dilakukan pada masa bakti 2019-2024.
Partai Golkar menolak UU MD3 kembali direvisi untuk menambah pimpinan MPR pada periode saat ini. Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Zainudin Amali menyarankan revisi bisa dilakukan pada masa bakti 2019-2024.
Amali menuturkan, UU MD3 saat ini sebaiknya dijalankan lebih dahulu. Karena dikhawatirkan bakal merembet ke pasal lain jika ada revisi.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa UU MD3 masuk Prolegnas prioritas? Revisi UU MD3 memang sudah masuk Prolegnas prioritas 2023-2024 yang ditetapkan pada tahun lalu.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Siapa yang merespons revisi UU MD3 masuk Prolegnas Prioritas? Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek merespons kabar revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2024.
-
Apa kepanjangan dari UMR? Kepanjangan UMR adalah Upah Minimum Regional. Sederhananya, UMR adalah tetapan besaran upah minimum bagi pekerja atau buruh di taraf regional.
-
Di mana UMR berlaku? Kita ketahui bahwa upah minimum tidak berlaku secara tunggal untuk seluruh wilayah di Indonesia. Artinya, masing-masing daerah memiliki standar upah minimum yang berbeda-beda.
"Ya bisa aja, tapi intinya bukan sekarang. Kalau sekarang jalankan MD3 yang ada. Makanya kita sudah komit, karena itu bukan hanya pimpinan MPR, bisa merembet ke mana-mana kalo ada revisi itu," ujar Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).
UU MD3 terakhir sudah direvisi dengan mengembalikan posisi kursi pimpinan berdasarkan hasil suara Pemilu. Sementara, komposisi pimpinan MPR empat fraksi partai dan satu DPD. Amali ingin hal tersebut yang dijalankan lebih dahulu.
"Ini baru berlaku untuk ke posisi pimpinan itu kan di awal Oktober ini, masa belum kita lakukan kemudian kita revisi?" kata Amali.
Golkar tetap dalam posisi mendukung PDI Perjuangan menjadi ketua DPR dan komposisinya tetap lima pimpinan. Termasuk pula komposisi empat dan satu pimpinan MPR. Kecuali, revisi dibutuhkan kembali pada periode berikutnya.
"Nah nanti dalam perjalanannya ada yang perlu direvisi ya revisi, bukan sekarang," ucapnya.
Baca juga:
DPR Diam-diam Revisi UU MD3, Ternyata Diusulkan PPP
Cak Imin Nilai 10 Pimpinan MPR Terlalu Banyak, Kecuali dengan Alasan Kebersamaan
Baleg DPR Klaim Penyusunan Draf Revisi UU MD3 Soal Pimpinan MPR Perintah MKD
Diam-diam Baleg Siapkan Draf Revisi Tambahan 10 Pimpinan MPR
Wakil Ketua MPR: Belum Ada Usulan Resmi Tambahan Kursi Pimpinan Jadi 10 Orang
Ketua MPR Tegaskan Presiden Tetap Dipilih Rakyat Meski UUD 1945 Diamandemen