Hashim sebut justru Asmadi yang laporkan ada mahar di Gerindra

Hashim bantah dirinya meminta uang Rp 2,5 miliar kepada calon kepala daerah untuk mahar di pilkada.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menampik tudingan dirinya telah meminta mahar politik dari calon kepala daerah Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea di Pilkada Toba Samosir, Sumatera Utara. Menurut dia, tidak ada mahar yang diminta oleh Gerindra dalam pilkada.

Hashim menjelaskan, wawancara bakal calon kepala daerah Toba Samosir, Asmadi Lubis, dan Jisman Hutapea dilakukan oleh Marwah Daud Ibrahim. Marwah memang bertugas sebagai panitia seleksi calon kepala daerah sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Dalam proses seleksi tersebut, lanjut dia, Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea justru melaporkan bahwa ada oknum yang meminta uang mahar sebesar Rp 2,5 miliar jika ingin diusung oleh Gerindra. Hashim menegaskan, yang meminta mahar tersebut bukan dirinya, melainkan orang lain yang mengatasnamakan Gerindra.

"Sesuai dengan laporan Ibu Marwah Daud Ibrahim, yang bersangkutan tidak menyebut nama Hashim Djojohadikusumo dalam laporan tersebut, melainkan menyebut nama orang lain. Bahkan kemudian, saudara Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea juga melaporkan kepada saya hal yang sama," kata Hashim dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (4/8).

Hashim juga menjelaskan, Partai Gerindra telah menetapkan kebijakan, setiap kandidat bakal calon kepala daerah yang lolos seleksi oleh badan seleksi Pilkada dari Partai Gerindra wajib berpartisipasi dan berkontribusi pada partai. Bentuknya yaitu membantu program-program partai yang bertujuan mendukung keberhasilan Pilkada.

"Program-program tersebut meliputi pelatihan kader, pelatihan saksi, dan program terkait lainnya. Kontribusi tersebut sama sekali tidak dimaksudkan sebagai uang mahar," tutur dia.

Hashim juga menegaskan bahwa sebagai anggota Badan Seleksi Pilkada Partai Gerindra, dirinya sangat berkeberatan atas pernyataan saudara Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea. Sebab pernyataan dari keduanya telah mengarah pada pencemaran nama baik.

"Pernyataan–pernyataan di luar kebenaran dengan maksud pencitraan semata untuk kepentingan diri sendiri, sudah harus ditinggalkan," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bakal calon kepala daerah Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea harus mengubur mimpinya dalam-dalam untuk bisa maju di pilkada serentak Desember nanti. Pasangan ini mengaku gagal diusung oleh Partai Gerindra dan PKPI di pilkada Toba Samosir karena tak bisa bayar mahar politik yang diminta oleh partai.

Jisman Hutapea menjelaskan, saat itu dirinya mengaku sudah mendapat rekomendasi dari DPC dan DPD Partai Gerindra dan PKPI untuk maju di pilkada serentak. Namun rekomendasi itu tak kunjung datang sampai detik-detik penutupan pendaftaran pilkada serentak hari ini.

"Kita tunggu rekomendasi dari DPC dan DPD tapi tidak turun juga, akhirnya ada selentingan bahwa yang diberi rekomendasi namanya Poltak Sitorus, katanya karena dia yang menggelar kongres PKPI di Medan beberapa waktu lalu, itu alasannya," kata Jisman saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (3/8).

Kemudian, Jisman pun berupaya mempertanyakan kenapa tiba-tiba Poltak yang diberikan rekomendasi oleh Gerinda dan PKPI. Kemudian, PKPI pun memberikan solusi agar bisa memberikan rekomendasi, Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea harus mengembalikan biaya kongres PKPI yang dibiayai Poltak sebesar Rp 1,6 miliar.

"Info begitu disampaikan bahwa rekomendasi masih bisa diberikan sampai batas 25 Mei. Jadi apabila dia tidak bisa dapat koalisi maka kita dikasih kesempatan dengan catatan kembalikan uang Rp 1,6 miliar," lanjut dia.

Jisman tak hilang akal untuk mewujudkan mimpi menjadi kepala daerah di Toba Samosir, Sumatera Utara. Akhirnya Politikus PKPI ini mencoba peruntungan di Gerindra. Namun lagi-lagi, Gerindra juga meminta uang mahar yang angkanya bahkan lebih besar dari PKPI yakni Rp 2,5 miliar.

"Oleh DPD tingkat provinsi Sumatera Utara menyatakan Asmadi pasangan saya, dia bilang ini sudah masuk angin, DPC sudah menerima uang Rp 2,5 miliar, waktu itu kita disuruh kembalikan uang oleh namanya BK, yang ngomong Arif Puyono waktu itu setelah itu kita lapor ketemu Pak Hashim Djojohadikusumo di kantor Gerindra pusat," jelas dia.

"Pak Hashim akhirnya panggil si BK dan Arif itu. Kemudian kami dipanggil lagi, Pak Hashim bilang oke sudah beres DPP beri rekomendasi Asmadi dan Jisman, mengenai uang Rp 2,5 miliar itu biar mereka yang urus. Itu ucapan Pak Hashim," kata Jisman yang menjelaskan bahwa pertemuan itu terjadi tak jauh sebelum pendaftaran KPU dibuka pada 26 Juli.

Jisman menjelaskan, Hashim menjanjikan pasnagan Asmadi dan Jisman karena mengutamakan kader di dalam pilkada serentak tahun ini. Sebab, Asmadi sendiri merupakan politikus Gerindra yang disebut sudah membesarkan partai di Toba Samosir. Namun rekomendasi tak kunjung datang, dia curiga hal ini terjadi karena pihaknya tak mampu bayar mahar seperti yang diminta PKPI dan Gerindra itu.

"Kita tunggu sampai habis batas waktu kita, tapi kita tidak beri uang, faktanya kita tidak mendapatkan rekomendasi, berarti korelasi pengembalian uang dengan rekomendasi itu ada," curiga dia.

Pada akhirnya, Gerindra bersama PKPI dan sejumlah partai lainnya mendukung Poltak Sitorus dan Robinson Tampubolon dalam pilkada serentak 9 Desember nanti. Nama Asmadi dan Jisman pun gagal diusung jadi calon kepala daerah.

"DPP Gerindra langsung menunjuk daftarkan Poltak dengan dikawal polisi dan tentara, karena kan DPC sendiri tidak terima rekomendasi itu," terang dia.

Akibat kasus ini, Jisman pun telah menggugat pencalonan Poltak ke PTUN dan Panwaslu setempat. Dia yakin, pencalonan Poltak tidak sesuai prosedur karena rekomendasi DPC dan DPD itu milik pasangan Asmadi dan Jisman.

"Saat ini sudah kita daftarkan ke PTUN Sumut tentang keabsahan beliau, walau secara UU yang berhak mendapatkan unsur DPC dengan membawa rekomendasi dari pusat," pungkasnya.

Baca juga:
Gerindra bantah minta mahar Rp 2,5 M ke bakal calon kepala daerah
Bakal calon kepala daerah ini ngaku dimintai Rp 2,5 M oleh Gerindra
Hanya ada calon tunggal, Gerindra minta pilkada lebih baik diundur
Ini alasan Gerindra mengusung mantan napi di pilkada serentak
Sakit hati, Gerindra tutup pintu rujuk dengan Ahok di Pilgub
Gerindra soal Ahok: Masa kita calonkan kutu loncat!