Hasil Evaluasi Pilkada 2020 Jadi Rekomendasi Pilkada 2024
Ketua Panja Evaluasi Pilkada 2020 ini menuturkan, rekomendasi pertama adalah penyelenggara harus lebih bersinergi dalam menggelar Pilkada 2024.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengungkap, beberapa hasil evaluasi Pilkada 2020. Hasil evaluasi ini menjadi sejumlah rekomendasi penyelenggaraan Pilkada di tahun 2024 yang berbarengan dengan Pemilu nasional.
Ketua Panja Evaluasi Pilkada 2020 ini menuturkan, rekomendasi pertama adalah penyelenggara harus lebih bersinergi dalam menggelar Pilkada 2024.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Siapa yang dilantik menjadi Ketua KPK Sementara? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Kenapa Komisi II DPR RI berkunjung ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
"Pertama bagaimana supaya para penyelenggara pemilu bisa lebih memantapkan Pilkada 2024 lebih dari Pilkada 2020, mereka harus siap, harus betul-betul bersinergi antara KPU, bawaslu DKPP, jangan main kucing-kucingan. Misalnya Bawaslu mencari kesalahan, lalu DKPP tiap kali terima laporan langsung proses kan ga boleh gitu," jelasnya kepada wartawan, dikutip Kamis (8/4).
Rekomendasi kedua terkait daftar pemilih tetap. Kemendagri direkomendasikan sebagai koordinator pengawasan DPT.
"Karena DPT yang paling valid di Ditjen Dukcapil, dan penyelenggara pemilu wajib pakai daftar yang valid itu yang ada di Ditjen Dukcapil. Jangan sampai kejadian seperti sebelumnya, yan meninggal masih bisa milih," jelas anggota DPR Fraksi PDIP ini.
Berikutnya, direkomendasikan agar dibentuk tim khusus untuk memonitor keterlibatan ASN, serta TNI/Polri ketika Pilkada. Untuk mengantisipasi keterlibatan dalam kontestasi.
Anggaran Pilkada harus signifikan dan transparan. Sumber daya manusia juga harus disiapkan dengan baik karena Pileg, Pilpres dan Pilkada. Serta aspek penyelenggaraan yang lain yaitu terkait tahapan.
"Misalnya untuk penghitungan suara Pilkada di November 2024, penghitungan November lalu kapan penetapan, sengketa Pemilu di MK maka bisa selesai di 2025. Ini akan ganggu periodisasi, akan kami minta kepada KPU untuk tinjau kembali tahapan tersebut meskipun di UU pilkada disebutin di bulan November 2024, solusinya penyelenggara pemilu dan kemendagri bisa dengar pendapat dengan presiden agar diterbitkan Perppu untuk ubah itu," jelas Junimart.
Hasil evaluasi dan rekomendasi Pilkada 2020 ini akan disampaikan kepada pimpinan DPR oleh Komisi II.
Baca juga:
Bawaslu Sulit Buktikan Keterlibatan Aparat Negara pada Pilkada 2020
Perludem Kritik MK Tak Lihat Praktik Money Politic Saat Sidang Sengketa Pilkada
PSU di Riau Digelar 2 Hari saat Puasa
PSU Pilkada PALI Digelar 21 April 2021, PPK Hingga KPPS Diganti
Perludem Harap MK Tidak Hanya Lihat Sengketa Perselisihan Pilkada dari Angka Saja
Orient Riwu Kore Akui Paspor Amerika Serikat Miliknya Berakhir 2027