Hasto Sebut Ada Intimidasi: Kades Kalau Masih Mau Tidur sama Istri, Dukung Pasangan 02
Hasto pun menyatakan informasi ini benar adanya dan bahkan ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya ini di jalur hukum.
Selain itu, modus intimidasi yang terjadi juga melalui hukum, seperti terjadi di Sidoarjo.
Hasto Sebut Ada Intimidasi: Kades Kalau Masih Mau Tidur sama Istri, Dukung Pasangan 02
- Hasto Putar Rekaman Suara Diduga Jokowi Perintahkan Penegak Hukum untuk Intimidasi, Begini Isinya
- Hasto: Setebal Apapun Tembok Kekuasaan Suara Arus Bawah Tak Bisa Dibungkam
- Hasto Bicara Hukum: Siapa yang Mandek Dalam Pergerakan, Maka Indonesia Bisa Amblek
- Hasto Cerita Ditertawai Megawati saat Diperiksa Polisi: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orba
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan beberapa modus intimidasi yang terjadi sepanjang tahapan pilpres 2024. Intimidasi tersebut, salah satunya di Makassar.
"Beberapa modus, pertama bagi kepala desa dikatakan bahwa kalau di Makassar, kalau kamu masih mau tidur sama istri kamu tidak, kalau tidak akan di proses hukum, kalau tidak mau mendukung pasangan 02," kata Hasto, saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP Jakarta, Senin (5/2).
Selain itu, modus intimidasi yang terjadi juga melalui hukum, seperti terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur.
"Kemudian yang kedua kepala daerah proses intimidasi dilakukan melalui hukum, di Sidoarjo kan Gus Yani Bupati Gresik itu punya hubungan family dengan Sidoarjo setelah proses hukum tiba-tiba berubah haluan," jelasnya.
Kemudian, adanya upaya memanfaatkan perangkat desa dilakukan untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hasto menyebut sejumlah desa di Jawa Timur ditargetkan memberikan 100 suara untuk partai yang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.
Hasto pun menyatakan informasi ini benar adanya dan bahkan ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya ini di jalur hukum.
"Di Jatim itu justru modusnya, ini saya buka. Ini saya pertanggungjawabkan di mata rakyat, di mata hukum dan di mata tuhan. Apa itu tadi tekanan-tekanan terhadap kepala desa mereka minta 100 suara buat partai baru itu dari sekian desa," ujar dia.
Lebih lanjut, Hasto juga curiga dengan aliran dana PSI untuk kampanye. Sebab, untuk ukuran partai baru dan anggota yang sedikit, alat peraga kampanye (APK) yang dipasang dinilai terlalu banyak.
"Ini mumpung sebelum di clear up kita itung lalu kita kalikan. Dari mana dananya itu, itu sudah menyangkut masalah etik dan hukum karena pelanggaran terhadap laporan keuangan," paparnya.
Dia pun mengajak agar kelompok pro-demokrasi menelusuri pendanaan PSI untuk kampanye. Hasto meyakini ketika sudah dicek pasti akan ditemukan pelanggaran di dalamnya.
"Kita pertanggungjawabkan saja cek laporan keuangannyan saja dan mari kelompok-kelompok demokrasi kami ajak untuk menghitung berapa baliho-baliho dan PSI berapa dana yang dilaporkan berapa jumlah anggotanya," pungkasnya.