Hasto Tuding Bansos Effect pada Pemilu 2024, Ini Respons Gerindra

Habiburokhman mengatakan, Hasto merupakan salah satu elite politik yang belum move on dari Pemilu 2024.

Saya enggak ngerti ya Pak Hasto ya, mungkin ini salah satu dari segelintir elite yang belum move on, ada persoalan apa di hati sanubari beliau," kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).

Menurutnya, apa yang dikatakan atau disampaikan oleh Hasto tersebut tanpa adanya bukti.

"Narasi tanpa argumentasi yang kuat seperti nyinyiran nenek-nenek, tapi ya enggak apa-apa lah. Nenek-nenek kan kita hormati, apa pun itu kita hormati, Pak Hasto, nenek-nenek kita hormati," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai hasil Pemilu 2024 bukanlah imbas kepopuleran Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Jokowi effect. Menurutnya, ada faktor bantuan sosial (bansos) hingga intimidasi effect yang diterapkan sedemikian rupa.

"Yang ada bukan Jokowi effect tetapi adalah bansos effect, penggunaan aparatur negara effect, intimidasi effect, itu yang terjadi," kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Meski begitu, kata Hasto, PDIP mampu hattrick atau menang tiga kali berturut-turut di pemilihan legislatif (pileg). Hal itu, kata Hasto karena PDIP melalui proses kelembagaan yang kuat. "PDI Perjuangan kan dibangun sebagai kekuatan kolektif yang menyatu dengan rakyat," ujar dia.

Oleh sebab itu, kata Hasto, meskipun terjadi pergeseran pemilu mengarah kepada aspek-aspek elektoral dan dominan pada praktik-praktik politik yang liberal, PDIP tak goyah.

"Buktinya PSI kan juga tidak lolos pemilu meskipun dari sumber-sumber terpercaya itu sudah dilakukan berbagai upaya untuk menggolkan itu," kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyebut operasi politik yang dilakukan Jokowi di Pemilu 2024 telah mengabaikan supremasi hukum.

PDIP, kata dia, bakal berupaya menjamin proses demokrasi berjalan sebagaimana mestinya ke depan dengan memperlihatkan keteladanan.

"Ada conflict of interest, karena Bapak Jokowi memberikan preferensi akibat anaknya Mas Gibran maju ketika beliau masih menjabat sebagai presiden sehingga ini juga terjadi bias. Tetapi ini juga menjadi ancaman bagi demokrasi ke depan," ujar Hasto.