Hidayat Nur Wahid tegaskan kader solid tak ingin ganti Presiden PKS
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan kader partainya tetap solid dan tidak menginginkan adanya pergantian pimpinan. Hal itu terlihat dari kegiatan-kegiatan yang terus berjalan di internal PKS.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan kader partainya tetap solid dan tidak menginginkan adanya pergantian pimpinan. Hal itu terlihat dari kegiatan-kegiatan yang terus berjalan di internal PKS.
Pernyataan Hidayat ini menyusul ucapan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut banyak kader yang mengeluh dan ingin mengganti kepemimpinan Presiden PKS Sohibul Iman.
"Solid sekali. Kalau enggak solid enggak ada kemudian kegiatan-kegiatan yang terus berlanjut di PKS," kata Hidayat di Rumah Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Jln Karang Asem, Jakarta, Selasa (6/6).
Saat ditanya terkait langkah rekonsiliasi dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Hidayat enggan berkomentar. "Sekali lagi saya tidak komentar tentang Fahri Hamzah," ujar Hidayat.
Sebelumnya, Fahri Hamzah menyarankan seluruh anggota dan pengurus PKS di Indonesia mendesak reformasi kepemimpinan PKS dan mengganti jajaran petingginya. Fahri menilai kepemimpinan Sohibul Iman tidak memiliki kapasitas yang baik untuk membawa PKS lebih maju.
"Saya mengatakan PKS partai Islam yang bagus, punya masa depan tapi sayang pimpinannya yang sekarang tidak punya kapasitas untuk membawa partai ini lebih maju. Karena itu saya bilang partai ini akan bagus kalau pimpinannya diganti dulu," kata Fahri.
Menurutnya, langkah pergantian kepemimpinan bisa dengan mudah dilakukan lewat forum Majelis Syuro. Pimpinan PKS dianggap tidak mengerti hukum karena aksi walk outnya saat paripurna beberapa waktu lalu. Kader-kader PKS itu keluar karena tidak mengakui kepemimpinan Fahri.
"Karena terus terang saya kemana-kemana ketemu kader di bawah ada kegelisahan yang luar biasa karena PKS seperti tidak hadir di moment-moment penting, penuh kebimbangan, disorientasi dan menunjukan gejala bahwa PKS tidak mau atau tidak mengerti dan berintegrasi dengan negara seperti kasus WO itu. Itu kan enggak boleh, ini kan bukan ormas," terangnya.
Baca juga:
Tifatul sebut Fahri sudah dipecat, tak usah ikut campur urusan PKS
Fahri Hamzah desak pergantian presiden PKS lewat forum Majelis Syuro
Saat Fahri Hamzah ingin singkirkan balik elite PKS
Fahri Hamzah yakin pimpinan PKS segera diganti, banyak yang tak suka
MKD sebut laporan tanpa aduan PKS terhadap Fahri tak bisa diproses
Angket KPK bikin Fahri Hamzah dan Presiden PKS ribut lagi
Konsistensi kritikan pedas Fahri Hamzah meski jabatan jadi taruhan
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Siapa yang memimpin kegiatan PPK? Tugas dan wewenang ketua PPK juga diatur dalam pasal 9 PKPU Nomor 8 Tahun 2022: Memimpin kegiatan PPK.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pertemuan membahas PKS BPH Migas dan Pemprov Kalimantan Timur? Pada pembahasan PKS ini turut hadir dari Pemprov Kalimantan Timur Kepala Bagian Kerja Sama Agung M, Kepala Bidang PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) Disperindagkop Syahrani, dan Dinas ESDM Syamsuddin.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.