Hindari spekulasi tak netral, usulan Jenderal jadi Pj Gubernur diminta dikaji ulang
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan Asops Kapolri Irjen M Iriawan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jabar. Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.
Ketua DPW NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa menilai penunjukan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar harus bisa membuat semua pihak nyaman. Jangan sampai keputusan yang diambil Mendagri memunculkan spekulasi terkait netralitas.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan Asops Kapolri Irjen M Iriawan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jabar. Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.
-
Kenapa Padi Salibu dilirik Pemprov Jabar? Padi dengan teknologi salibu saat ini tengah dilirik Pemprov Jabar sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.
-
Kenapa Pemilu penting? Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Apa arti Pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa komitmen PKB terkait Pilgub Jabar? PKB sudah lama berkomitmen mengambil poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
"Pilkada itu harus diawali dengan baik. Jangan sampai penunjukan PJ Gubernur jadi polemik dan perdebatan. Kurang baik. Kalau ada (calon) lain, ya yang lain aja dulu," kata Saan di Kantor DPW NasDem, Bandung, Jawa Barat, Senin (29/1).
Menurut Saan, jika pertimbangannya untuk keamanan, maka hal itu bisa diselesaikan dan dipercayakan kepada Polda Jabar. Karena, pada dasarnya, Pj Gubernur harus bisa bekerja meneruskan program pemerintahan.
"(Kemendagri) harus menghindari spekulasi. Harus menjaga netralitas karena itu kami berharap mendagri mempertimbangkan itu," terangnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai aturan dan tak bertentangan di undang-undang Aparatur Sipil Negara, TNI, maupun Polri. Dirinya pun siap menerima sanksi bilamana yang dilakukannya salah.
"Kalau apa yang saya sampaikan salah, saya terima. Kalau melanggar, melanggar yang mana? Yang penting aturan-aturan mana? Keputusan ada pada Presiden melalui Mensesneg. Saya siap mau diberi sanksi mau dianggap salah mau dianggap kami siap," kata Thahjo di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu malam (27/1).
Baca juga:
Soal Pj Gubernur, PKS sebut 'Kenapa sih mesti polisi?'
KPU nyatakan PDIP lolos verifikasi faktual tingkat DPP
PDIP sebut PJ Gubernur dari Polri tak langgar UU karena hanya sementara
Cak Imin sebut usulan Jenderal jadi Pj Gubernur timbulkan kegaduhan baru
KPU berharap Pilgub Jatim berjalan aman