Ical janji caketum yang main uang di Munas bakal didiskualifikasi
Ical menyarankan panitia untuk mencantumkan klausul tersebut ke dalam aturan Munas.
Pimpinan DPP Golkar menggelar pertemuan dengan pimpinan ormas serta sayap partai di Kantor Pusat DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Pertemuan ini digunakan untuk membahas persiapan munas Golkar.
Salah satu pokok bahasan dalam pertemuan tersebut adalah politik uang atau money politics. Dia berjanji bakal mendiskualifikasi caketum yang bermain uang dalam Munas mendatang.
"Tadi kita bicarakan munas yang baik dan demokratis untuk jadikan Golkar bersatu dan jadi partai besar. Harapan, semua kita jauhi money politic sejauh-jauhnya," jelas Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (19/2).
Pria yang akrab disapa Ical ini menambahkan, munas dilaksanakan selambat-lambatnya digelar pada April 2016. Namun, dia belum memastikan soal tanggal pelaksanaannya.
"Tanggalnya belum. Rencananya sudah ada. Akhir bulan Maret paling lambat April, tergantung ketersediaan ruangan," ungkap Ical.
Tak sebatas komitmen, kata Ical. Dia juga meminta panitia munas untuk membuat aturan untuk mendiskualifikasi kandidat ketua umum yang terlibat politik transaksional.
"Pada panitia kami minta dibuatkan peraturan bagi yang lakukan money politics akan dilakukan diskualifikasi dan buat secara tertulis," tukas dia.
Ketika disinggung tentang laporan Nurdin Halid terkait adanya kandidat ketua umum yang membagi-bagikan uang, Ical mengaku belum mendapat informasi itu secara langsung. Dia menyebut hanya mendapat laporan itu berdasarkan pemberitaan media.
Baca juga:
Nurdin Halid diminta sebut nama caketum Golkar bagi-bagi dollar
Ini penjelasan Nurdin halid soal politik transaksional jelang Munas
Yorrys tak mau berpolemik soal politik uang jelang Munaslub Golkar
Bamsoet juga dengar politik uang di munas, satu suara Rp 2 miliar
Tantowi tantang Nurdin Halid ungkap caketum Golkar bagi-bagi duit
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Apa usulan Bamus Betawi terkait pemerintahan Jakarta? Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Siapa saja yang hadir dalam Aksi Akbar 'Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina'? Sejumlah tokoh agama hadir dalam Aksi Akbar 'Aliansi Rakyat Indonesia Bela Pastina' di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat Sejumlah tokoh agama hadir dalam Aksi Akbar 'Aliansi Rakyat Indonesia Bela Pastina' di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Minggu 5 November 2023.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.