ICW tuding dana aspirasi anggota DPR buat jualan pengaruh di daerah

"Anggaran pembangunan daerah-kan sudah ada, kenapa ada dana baru lagi," kata Donal.

2015-06-15 15:23:19

Dana Aspirasi DPR

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Faris menilai usulan dana aspirasi DPR akan berpontensi korupsi dan kebocoran APBN. Sebab, uang Rp 20 miliar yang dikelola anggota DPR nantinya hanya akan dibagi-bagi kepada orang terdekat yang berjasa selama Pemilihan umum legislatif.

"Ini potensinya korupsi. Dana itu akan digunakan salah kalau hanya kembali ke dapil dan lirik orang-orang terdekat yang berjasa. Juga APBN kita akan bocor. Anggaran pembangunan daerah-kan sudah ada, kenapa ada dana baru lagi," kata Donal di Kantor ICW, Jalan Kalibata IV, Jakarta Selatan, Senin (15/6).

Selain berpotensi korupsi, Donal juga mengatakan, yang menjadi korban jika dana aspirasi itu terealisasi adalah para birokrat di daerah. Sebab kata dia, para pejabat daerah nantinya hanya akan menjalankan apa yang diinstruksikan anggota DPR.

"Kalau dana ini jadi, korban besar adalah birokrat daerah. Mereka jadi icon setiap kebijakan dari alokasi DPR. DPR akan dagangan pengaruh mereka di mana mereka alokasikan dana itu," papar dia.

Selain itu, kata dia, jika dilihat lebih mendalam, dana aspirasi bukan suatu kebutuhan mendesak seperti yang dikoarkan DPR. Untuk pembangunan daerah, kata dia sudah dianggarkan dalam APBD dan APBN.

"Kasus DKI Jakarta jadi contoh, orang tidak butuh UPS dikasih UPS. Dana ini juga begitu. Tidak dibutuhkan," lanjut dia.

Donal mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menyetujui usulan tersebut. Donal menilai, uang rakyat tidak diperuntukkan bagi kepentingan elite politik. Selain itu, untuk pembangunan daerah yang menjadi alasan DPR harus mengoptimalkan anggaran desa yang ada.

"Kami desak DPR batalkan usulan dana aspirasi. Juga Presiden dan Menkeu tolak dana aspirasi. Hak publik kami dicabut seperti subsidi BBM, jangan dialokasikan untuk kepentingan elite politik. Kami tolak pajak kami untuk kepentingan elite politik. Optimalkan pembangunan dan dana desa yang sudah ada," pungkas dia.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/efd)

IPW Tidak Setuju Soal Usulan Polisi Tidak Bersenjata Api, Ini Alasannya

IPW menilai usulan DPR agar Polri tidak lagi pakai senjata api melainkan dengan menggunakan pentungan, terlalu terburu-buru.

IPW 1 tahun yang lalu

DPR Wanti-Wanti Investor Kabur karena UMP Naik 6,5 Persen

Pemerintah diimbau mewaspadai potensi terjadi pemutusan hubungan kerja massal.

Berita Update 1 tahun yang lalu

DPR Apresiasi Kejagung Mampu Kembalikan Uang Negara Senilai Rp82 Triliun

ICW menyebutkan jumlah uang pengganti yang dituntut jaksa Kejagung lebih besar dibanding KPK.

DPR 1 tahun yang lalu

DPR Apresiasi Kejagung Mampu Kembalikan Uang Negara Senilai Rp82 Triliun

ICW menyebutkan jumlah uang pengganti yang dituntut jaksa Kejagung lebih besar dibanding KPK.

DPR 1 tahun yang lalu

Pemerintah Hidupkan Lagi Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Karena Angka Golput Pilkada 2024 Tinggi

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyambut positif wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

pilkada 1 tahun yang lalu

Iuran Tapera Potong Gaji Karyawan, Wapres: Nanti Bisa Diambil, Sebenarnya Ini Tabungan

Wapres sekali lagi meyakinkan bahwa dana masyarakat di Tapera aman dan nanti akan dikembalikan.

Wapres Ma'ruf Amiin 1 tahun yang lalu

Dua Polisi Terlibat Pemerasan Penonton DWP Disanksi Demosi 8 Tahun, Ini Perannya

Dua anggota Kepolisian tersebut yakni inisial D dan S.

DWP 6 hari yang lalu

IPW Minta Polisi Telusuri Sumber Uang Rp700 Juta ASN Pemkab Bogor yang Diperas Pegawai KPK Gadungan

Polres Bogor hingga kini masih mendalami kasus tersebut, termasuk mencari tahu keterlibatan pihak-pihak lain dalam aksi YS.

kpk gadungan 1 tahun yang lalu

Anggota Komisi II DPR Hanya Setuju Gubernur yang Dipilih DPRD, Ini Alasannya

Sementara untuk pemilihan bupati atau wali kota tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

kepala daerah dipilih dprd 1 tahun yang lalu

Anggota DPR F-NasDem Ujang Iskandar Ditangkap Kejagung di Bandara Soekarno-Hatta

Ujang ditangkap usai terjerat kasus korupsi penyimpangan dana penyertaan modal dari pemda Kota Waringin Barat.

nasdem 1 tahun yang lalu

Anggota DPRD Ternyata Tak Dapat Pensiunan, Tapi Diberi Hak Istimewa Usai Berakhir Masa Jabatan

Anggota DPRD tidak memperoleh pensiunan seperti yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau anggota DPR RI.

Apakah DPRD Dapat Pensiunan 1 tahun yang lalu

Laporan IPW soal Dugaan Gratifikasi Ganjar Harus Dipisahkan dari Politik

Jika berbicara hukum maka kuncinya adalah bukti, sehingga harus dibedakan dengan politik.

KPK 1 tahun yang lalu

DPR Usul Rumah Dinas Ditiadakan dan Penggantian dengan Uang, Menteri PUPR Respons Begini

Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.

DPR 1 tahun yang lalu