ICW tuding dana aspirasi anggota DPR buat jualan pengaruh di daerah
"Anggaran pembangunan daerah-kan sudah ada, kenapa ada dana baru lagi," kata Donal.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Faris menilai usulan dana aspirasi DPR akan berpontensi korupsi dan kebocoran APBN. Sebab, uang Rp 20 miliar yang dikelola anggota DPR nantinya hanya akan dibagi-bagi kepada orang terdekat yang berjasa selama Pemilihan umum legislatif.
"Ini potensinya korupsi. Dana itu akan digunakan salah kalau hanya kembali ke dapil dan lirik orang-orang terdekat yang berjasa. Juga APBN kita akan bocor. Anggaran pembangunan daerah-kan sudah ada, kenapa ada dana baru lagi," kata Donal di Kantor ICW, Jalan Kalibata IV, Jakarta Selatan, Senin (15/6).
Selain berpotensi korupsi, Donal juga mengatakan, yang menjadi korban jika dana aspirasi itu terealisasi adalah para birokrat di daerah. Sebab kata dia, para pejabat daerah nantinya hanya akan menjalankan apa yang diinstruksikan anggota DPR.
"Kalau dana ini jadi, korban besar adalah birokrat daerah. Mereka jadi icon setiap kebijakan dari alokasi DPR. DPR akan dagangan pengaruh mereka di mana mereka alokasikan dana itu," papar dia.
Selain itu, kata dia, jika dilihat lebih mendalam, dana aspirasi bukan suatu kebutuhan mendesak seperti yang dikoarkan DPR. Untuk pembangunan daerah, kata dia sudah dianggarkan dalam APBD dan APBN.
"Kasus DKI Jakarta jadi contoh, orang tidak butuh UPS dikasih UPS. Dana ini juga begitu. Tidak dibutuhkan," lanjut dia.
Donal mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menyetujui usulan tersebut. Donal menilai, uang rakyat tidak diperuntukkan bagi kepentingan elite politik. Selain itu, untuk pembangunan daerah yang menjadi alasan DPR harus mengoptimalkan anggaran desa yang ada.
"Kami desak DPR batalkan usulan dana aspirasi. Juga Presiden dan Menkeu tolak dana aspirasi. Hak publik kami dicabut seperti subsidi BBM, jangan dialokasikan untuk kepentingan elite politik. Kami tolak pajak kami untuk kepentingan elite politik. Optimalkan pembangunan dan dana desa yang sudah ada," pungkas dia.
Baca juga:
'Dana aspirasi perlihatkan pimpinan DPR berciri pebisnis'
Pemuda Muhammadiyah sebut dana aspirasi anggota DPR tak masuk akal
Fraksi NasDem tuding dana aspirasi anggota DPR hasil cacat pikir
Timbulkan kesenjangan, NasDem tolak dana aspirasi senilai Rp 11,2 T
Baleg DPR: Istilah dana aspirasi sesungguhnya menyesatkan!
DPR sebut dana aspirasi Rp 11,2 T masih dibahas, jangan dicampuri
Dana aspirasi Rp 20 M per anggota DPR rawan korupsi massal
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Bagaimana cara tarian Dana Syarah diiringi? Pertunjukan tari dana syarah sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu diiringi lagu dana dan tarian dengan iringan lagu syarah.
-
Kapan dasawisma dibentuk? Melansir dari berbagai sumber, Kamis (19/10), berikut merdeka.com ulas mengenai dasawisma artinya dalam bahasa Indonesia yang dilengkapi dengan tujuan beserta tugasnya.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.