Imunitas DPR di UU MD3, MKD punya waktu 20 hari beri pertimbangan ke Presiden
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas meminta kepada publik tidak khawatir adanya penyalahgunaan pasal itu. Karena MKD akan diberikan batas waktu mengeluarkan pertimbangan pemanggilan anggota DPR ke lembaga hukum.
Pasal 245 terkait hak imunitas anggota DPR dalam pemanggilan yang dilakukan lembaga hukum di Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) menuai pro kontra. Sebab dalam pasal itu mengharuskan lembaga hukum untuk meminta pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan izin Presiden buat memanggil dan memeriksa anggota DPR.
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas meminta kepada publik tidak khawatir adanya penyalahgunaan pasal itu. Karena MKD akan diberikan batas waktu mengeluarkan pertimbangan pemanggilan anggota DPR ke lembaga hukum.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kapan UU MD3 direncanakan akan direvisi? Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, tidak akan ada revisi revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) untuk mengubah aturan posisi ketua DPR RI hingga periode 2019-2024 selesai.
-
Di mana UMR berlaku? Kita ketahui bahwa upah minimum tidak berlaku secara tunggal untuk seluruh wilayah di Indonesia. Artinya, masing-masing daerah memiliki standar upah minimum yang berbeda-beda.
-
Kenapa UU MD3 masuk Prolegnas prioritas? Revisi UU MD3 memang sudah masuk Prolegnas prioritas 2023-2024 yang ditetapkan pada tahun lalu.
-
Apa yang ditemukan di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan? Kepolisian menemukan lima mayat di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan usai menggeledah kampus swasta tersebut.
-
Apa kepanjangan dari UMR? Kepanjangan UMR adalah Upah Minimum Regional. Sederhananya, UMR adalah tetapan besaran upah minimum bagi pekerja atau buruh di taraf regional.
"Itu ada ada batas waktunya. Diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib. Dalam waktu 20 hari," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/2).
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, jika nantinya MKD tidak memberikan pertimbangannya dalam 20 hari, maka Presiden bisa langsung menerbitkan izin. Namun semua ketentuan itu, tidak diatur dalam UU MD3 tetapi dimasukan dalam Tata Tertib DPR.
"Umpamanya Mahkamah Kehormatan Dewan itu tidak memberikan pertimbangan, ya Presiden boleh menerbitkan izin, karena itu tidak mungkin kita atur secara rigid (secara komprehensif) di dalam undang-undang makanya akan diatur dalam peraturan turunannya yakni peraturan tata tertib DPR," tandasnya.
Diketahui, dalam pasal 245, ayat (1) berbunyi, "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD."
Ayat (2) berbunyi "Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR:
(a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
(b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau
(c) disangka melakukan tindak pidana khusus.
Baca juga:
Setelah diundangkan, UU MD3 bakal diuji materi ke Mahkamah Konstitusi
Ketua Baleg sebut PPP & NasDem setuju imunitas anggota DPR di UU MD3
KPK: UU MD3 bertentangan dengan keputusan MK sebelumnya
'Tak masuk akal jika DPR dikritik berakibat seseorang masuk penjara'
Ketua Baleg sebut Pasal 122 di UU MD3 tak berarti DPR antikritik