Ini 5 poin kesepakatan DPD Golkar kubu Agung tanggapi putusan MA

Putusan ini dipercaya untuk menjaga Partai Golkar dari kehancuran.

Forum Silaturahmi Daerah dari DPD Partai Golkar Provinsi Se-Indonesia versi kubu Agung Laksono telah menggelar pertemuan di Surabaya pada 4 November 2015. Dalam pertemuan itu menghasilkan 5 poin kesepakatan menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait konflik Partai Golkar.

Ketua Forum Silaturahmi Daerah, Gusti Iskandar Alamsyah mengungkapkan alasan kader Golkar di DPP Provinsi se-Indonesia menggelar pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan itu dilakukan untuk menjaga Partai Golkar dari kehancuran lantaran konflik internal yang terus berlanjut.

"Dikhawatirkan Partai Golkar sebagai aset bangsa secara perlahan akan kehilangan jati diri dan idealisme. Oleh karena itu kita semua tidak ingin hal itu terjadi," kata Gusti dalam keterangan pers di kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu (8/11).

Berikut isi 5 poin kesepakatan DPD Partai Golkar se-Indonesia versi Kubu Agung Laksono menanggapi putusan MA:

1. Kami berketetapan hati dan menyakini sepenuhnya bahwa Munas merupakan solusi yang demokratis dan konstitusional sebagai format penyelesaian untuk mengakhiri konflik di tubuh partai golkar. Oleh karena itu kami mendesak DPP Partai Golkar untuk melaksanakan MUNAS sesegera mungkin sesuai dengan amanat mahkamah Partai Golkar.

2. Bahwa sebelum digelar musyawarah nasional (Munas) kami meminta DPP Partai Golkar menyelenggarakan rapat pimpinan nasional sebagai Forum pengambilan Golkar keputusan setingkat di bawah Munas yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan kebijakan strategis organisasi dengan sekaligus melibatkan Dewan Pimpinan Daerah.

3. Mendesak DPP untuk terus mengambil langkah-langkah hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. Menyerukan pada seluruh kekuatan partai golkar, khususnya pada jajaran Dewan Pimpinan Pusat untuk terus memelihara ide dan cita-cita partai Golkar sebagai basis Pimpinan moral dan etika kader dalam membangun partai golkar, dengan mengedepankan cara cara yang demokratis, etis dan konstitusional dalam mengambil setiap tindakan. Dalam kami akan selalu setia mengawal DPP dalam membuat kebijakan strategis demi kepentingan organisasi.

5. Menyerukan kepada Dewan Pimpinan Partai di semua Tingkatan agar terus mencermati berbagai pemberitaan terutama paska putusan kasasi Mahkamah Agung yang menampakkan gejala penggiringan opini menyesatkan. Oleh Karena itu sembari menunggu proses hukum yang sedang berlangsung kami serukan tingkatkan terus komunikasi dan koordinasi antara lain melalui suatu wadah Forum Silaturahmi Daerah.