Istana: KLB Demokrat Deli Serdang Tidak Ada Hubungannya dengan Presiden
Donny mengatakan pimpinannya memiliki hak untuk berpolitik. Walaupun saat ini masih mengalami kegaduhan dia meminta hal tersebut menunggu keputusan dari Kemenkumham.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian mengatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menilai kegaduhan yang saat ini terjadi pada PD adalah urusan pribadi Moeldoko.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Kapan Pemilu yang ingin dimenangkan Demokrat? Pembekalan bertujuan untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
-
Bagaimana Partai Demokrat menentukan arah politiknya? "Setelah itu mungkin ke depannya baru lah akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan, yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini,"
"Jadi KLB Deli Serdang tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden meskipun ada sangkut pautnya dengan Kepala Staf, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan presiden, tidak ada sangkut pautnya dengan Istana," kata Donny saat dihubungi, Senin (15/3).
Donny mengatakan pimpinannya memiliki hak untuk berpolitik. Walaupun saat ini masih mengalami kegaduhan dia meminta hal tersebut menunggu keputusan dari Kemenkumham.
"Itu urusan pribadi pak moeldoko selaku warga negara yang punya hak politik dipilih dan memilih. Perkara itu sah atau tidak akan dibuktikan di Kemenkumham," ungkapnya.
Sementara itu, dia juga tidak mau berkomentar terkait publik yang meminta Moeldoko untuk mundur jadi KSP. Sebab kata dia hal tersebut adalah urusan pribadi. Walaupun demikian dia menjelaskan saat ini, Moeldoko masih tetap beraktifitas di kantor KSP.
"Masih melakukan kegiatan sehari-hari selaku kepala staf semua berjalan sesuai tupoksi. Normal saja," tutupnya.
Baca juga:
Eks Wakapolri Syafruddin Bantah Pernah Diajak Jadi Pengurus Demokrat KLB Deli Serdang
Kubu Moeldoko Bantah Ajak Eks Wakapolri Jadi Pengurus Demokrat KLB Deli Serdang
Prabowo-Airlangga Bertemu, Demokrat Nilai Silaturami Elite Penting saat Negara Susah
Demokrat: Moeldoko Ajak Eks Wakapolri Syafiruddin Jadi Pengurus, Tapi Ditolak
Keyakinan Ganda di Tubuh Partai Demokrat