Isu Percepatan Munas, Golkar Sultra Dukung Airlangga Jabat Ketum Lagi
Saya kira dia layak karena baru setahun dia pimpin. Saya sih berharap seperti itu (Airlangga diperpanjang) andaikata kita semua sepakat" jelas Ridwan kepada merdeka.com, Senin (27/5).
Ketua DPD Golkar Sultra Ridwan Bae tak ingin lagi melihat konflik internal di partainya. Dia merasa sudah cukup konflik yang terjadi saat masa transisi kepemimpinan Aburizal Bakrie, Setya Novanto dan Airlangga Hartarto.
Ridwan membantah kabar ada persiapan DPD I Golkar tingkat provinsi yang ingin munas dipercepat. Menurut dia, Airlangga telah berhasil memimpin Golkar dan layak melanjutkan ke periode berikutnya.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
"Saya kira dia layak karena baru setahun dia pimpin. Saya sih berharap seperti itu (Airlangga diperpanjang) andaikata kita semua sepakat" jelas Ridwan kepada merdeka.com, Senin (27/5).
Ridwan mengakui, sesuai hasil munaslub 2017, jabatan Airlangga habis tahun ini. Namun, bisa diperpanjang sesuai kesepakatan di Rapimnas.
Sekali lagi, dia setuju apabila Airlangga kembali memimpin Golkar di periode berikutnya. Dia merasa, Golkar cukup kondusif di bawah kendali Airlangga.
"Sebab kepemimpinan Airlangga cukup kondusif dan cukup sukses memberikan hingar bingar positif buat Golkar," terang Ridwan.
Kendati demikian, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan pada forum Rapimnas Golkar. Dalam forum itu nantinya, nasib Airlangga ditentukan apakah diperpanjang atau partai beringin menggelar munas reguler tahun 2019 ini.
"Saya berharap semua kader Golkar berpikiran sama untuk ketenangan internal," tutup Ridwan.
Diberitakan sebelumnya, usulan percepat munas awalnya datang dari salah satu inisiator Aziz Sumual. Mantan ketua DPD Golkar Papua era Setya Novanto ini menyebut, ada 25 DPD I dan ratusan pengurus DPD II Golkar yang bersiap percepat munas.
"25 DPD I dan Ratusan DPD II se-Indonesia yang sudah siap untuk melaksanakan munas paling lambat akhir Juli," terang Aziz.
Dia menyinggung soal gagalnya Airlangga memimpin Golkar. Sebab, target awal, Golkar ingin ada 110 kursi di DPR. Tapi kenyataannya, Golkar hanya memperoleh sekitar 85 kursi di parlemen pusat.
"Agenda Munas menyelamatkan Partai Golkar," terang Aziz.
Pada Munaslub Golkar 2017 lalu, Airlangga ditetapkan sebagai ketua umum usai Novanto ditangkap KPK karena terbelit kasus korupsi. Dalam Munaslub itu pula, jabatan Airlangga sebagai ketua umum ditetapkan sampai 2019.
Jabatan Airlangga bisa saja diperpanjang sesuai kebutuhan. Namun hal itu harus melalui Rapimnas Golkar.
"Logikanya harus bertambah, jumlah kursi nasional bukan nambah, malah turun. Ketua umum tak mampu ini artinya. Gagal total," kata Aziz.
Baca juga:
Airlangga Dianggap Gagal, 25 DPD Golkar Ingin Munas Dipercepat
Indra Utoyo Golkar Nilai Gerakan Percepat Munas Baru Sebatas Bisik-bisik
Soal Dorongan Percepat Munas, DPP Golkar Minta Airlangga Tak Disalahkan
Bantah Isu Percepatan Munas, DPD Golkar Sultra Lelah dengan Konflik Internal
Politikus Golkar Ingatkan BPN Prabowo: Apapun Hasil Sengketa di MK Harus Diterima
Relawan Golkar Jokowi Bagikan Takjil untuk Anggota Polri di KPU