Jadi Plt Ketum PPP, Emron bakal pelajari setiap surat dari SDA
Posisi SDA yang sekarang berada di rutan KPK di Guntur membuatnya tak bisa mengambil tugas ketua umum.
Plt Ketua Umum PPP Emron Pangkapi mengatakan, meski Suryadharma Ali (SDA) merupakan ketua umum partai, tetap semua surat yang dikirim akan dipelajari terlebih dahulu. Salah satunya surat undangan Majelis Islah PPP yang dikirim SDA kepadanya.
"Pak SDA mengirim surat akan kita pelajari surat beliau," kata Emron usai Mukernas PPP IV di Jakarta, Kamis (25/2).
Emron menjelaskan, posisi SDA yang sekarang berada di rutan KPK di Guntur membuat mantan menteri agama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut tidak menjalankan tugas sebagai ketum. Dia menambahkan, Mukernas PPP IV juga tidak merekomendasikan surat SDA.
"Mukernas lembaga pemegang kekuasaan kedua setelah muktamar. Tidak ada sedikit pun merekomendasikan itu (surat dari SDA)," katanya.
Emron menuturkan, berdasarkan rekomendasi Mukernas, tanggung jawab partai sekarang berada padanya. Termasuk menyetujui atau tidak surat undangan Majelis Islah PPP.
"Mukernas menetapkan wakil ketua umum yang menjalankan tugas ketua umum," pungkasnya.
Baca juga:
Epyardi antar 'surat wasiat' islah SDA buat Emron Pangkapi
Tolak mukernas, SDA bentuk majelis islah PPP dari dalam tahanan
Kubu Djan Faridz: PPP sulit islah kalau Menkum HAM berpihak
Perwakilan kubu Djan Faridz hadiri mukernas PPP di Ancol
Hasil Mukernas PPP: Emron Pangkapi jadi Plt Ketum, muktamar April
PPP kembali panas gara-gara Mukernas
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Mengapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen. Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).