'Jangan rusak institusi TNI/Polri dengan masuk pusaran politik praktis'
TNI/Polri harus bebas dari kepentingan proses politik elektoral. TNI/Polri harus kembali pada tugas pokok menjaga kedaulatan, keamanan negara, dan mengayomi, serta menciptakan ketertiban masyarakat.
Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mendukung permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar TNI, Polri, dan BIN netral saat Pilkada 2018.
"Saya setuju pak SBY, bahwa TNI/ Polri, termasuk BIN harus netral di Pilkada, tidak menjadi alat politik pasangan calon, tidak menjadi mesin pemenangan politik pasangan calon," ujar Viva Yoga melalui keterangan tertulisnya, Minggu (24/6).
-
Siapa menantu Panglima TNI? Kini Jadi Menantu Panglima TNI, Intip Deretan Potret Cantik Natasya Regina Ini potret cantik Natasya Regina, menantu panglima TNI.
-
Di mana TNI dibentuk? Dahulu TNI dibentuk dan dikembangkan dari sebuah organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).
-
Kapan wisuda anggota Polri di Turki? Acara tersebut diselenggarakan pada 26 Juli 2023 waktu setempat.
-
Kenapa Kapolri dan Panglima TNI meninjau SUGBK? “Kami ingin memastikan serangkaian kesiapan pengamanan khususnya terkait dengan kegiatan puncak yang dilaksanakan besok sore ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik,” tutur Sigit.
-
Mengapa anggota Polri ini diwisuda di Turki? Dia bersama 86 peserta didik internasional menjalani wisuda usai mengikuti kegiatan Capacity Building “The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree” selama dua tahun.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
Menurutnya, politik TNI dan Polri adalah politik kebangsaan. Artinya, kata Viva Yoga, politik yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara.
"Karena menurut UU TNI, UU Polri, dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa TNI/Polri tidak menggunakan hak politiknya. Makanya TNI/Polri tidak boleh main politik praktis dengan menjadi tim sukses pasangan calon," papar dia.
Viva Yoga menegaskan, TNI/Polri harus bebas dari kepentingan proses politik elektoral. TNI/Polri harus kembali pada tugas pokok menjaga kedaulatan, keamanan negara, dan mengayomi, serta menciptakan ketertiban masyarakat.
"Jangan rusak institusi TNI/Polri masuk pada pusaran politik praktis. TNI/Polri harus berada di atas semua golongan yang berkontestasi politik," jelas Viva Yoga.
Sebelumnya, mantan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah, BIN, Polri, dan TNI bersikap netral.
Hal ini perlu menurutnya dilakukan agar pemerintah menjadi contoh dalam kejujuran dan keadilan dalam kompetisi politik.
"Saya juga berharap rakyat berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan. Biarlah rakyat menggunakan haknya untuk memilih siapa pun yang disukai diyakini bisa memimpin," terang SBY.
Reporter: Devira Prastiwi
Sumber:Liputan6.com
Baca juga:
Antisipasi kejahatan pada kotak dan surat suara Pilkada
Pembelaan PKS usai Bupati Berau dijadikan tersangka pidana Pemilu
Ucapan SBY soal aparat tak netral harus jadi evaluasi untuk BIN-TNI-Polri
Bantah SBY, BIN bilang 'tidak ada perintah dukung siapapun di Pilkada'
Belum terima formulir C6, warga khawatir tak bisa nyoblos Pilgub Riau