Jejak politik aliran masih ada

"Pemilih partai-partai nasionalis (PDIP, Gerindra, Golkar) relatif lebih toleran."

Pilihan partai politik berdasarkan kesamaan agama ternyata masih terjadi di Indonesia. Hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan jejak politik aliran seperti Pemilu 1955 masih ada hingga saat ini.

"Ini berbeda dengan pendapat beberapa kalangan. Survei CSIS menemukan indikasi bahwa jejak 'politik aliran' masih ada, terutama kuatnya orientasi agama pada pilihan politik," kata Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte, di Kantor CSIS, Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Minggu (1/12).

Menurut Philips, munculnya jejak 'politik aliran' itu saat survei CSIS mengajukan pertanyaan tentang pendapat atas keberadaan rumah ibadah agama lain di lingkungan rumah responden.

"Pemilih partai-partai nasionalis (PDIP, Gerindra, Golkar) relatif lebih toleran. Sementara pemilih partai-partai Islam cenderung menyatakan keberatan atau lebih baik tidak dalam proporsi yang lebih besar dibanding tidak keberatan," papar Philips.

Adapun hasil lengkapnya, responden dari pemilih partai PPP menduduki urutan keberatan paling tinggi, yakni 61 persen, yang menjawab lebih baik tidak 24,4 persen, dan tidak keberatan 14,6 persen. Setelah itu ikuti PBB, keberatan 60 persen, lebih baik tidak dan tidak keberatan masing-masing 20 persen.

Untuk PKS dan PKB, responden pemilihnya menyatakan keberatan masing-masing sebanyak 50 persen. Untuk PKS yang menyatakan tidak keberatan 23,7 persen dan PKB yang tidak keberatan sebanyak 14,8 persen.

Sedangkan untuk PAN yang menyatakan keberatan sebanyak 47,4 persen, Golkar 44,2 persen, Gerindra 36,6 persen, dan PDIP 35,4 persen. Untuk jawaban responden yang tidak keberatan tertinggi berasal dari Gerindra 33,7 persen dan PDIP 33 persen.

Tingginya suara keberatan keberadaan rumah ibadah lain dari responden pemilih partai-partai Islam menunjukkan masih kuatnya sentimen agama itu. Menurut Philips, mestinya sistem elektoral bisa membuat pemilih menjadi lebih moderat.

"Partai politik menjadi penting, jika pemilih yang mulanya konservatif menjadi moderat, kerena ujungnya suara mereka tersalurkan melalui partai politik. Mereka harus bisa menegosiasikan kepentingan-kepentingan itu. Pemilih makin rasional itu bisa terjadi kalau sistem partai terlembaga seperti rekrutmennya calegnya baik dan teruji. Tapi itu tidak dipakai partai, yang malah dimobilisasi partai malah isu-isu agama dan rasial masih digunakan," ujar Philips.

Survei yang dirilis CSIS itu dilakukan di 33 provinsi dan berlangsung pada 13 sampai 20 November 2013 dengan wawancara tatap muka. Jumlah sampel 1180 responden dengan tingkat kesalahan 2,85 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Pemilihan responden dilakukan secara acak bertingkat dan proporsi kelamin 50:50 persen untuk laki-laki dan perempuan. Proporsi responden untuk desa dan kota juga sama 50:50 persen dengan data BPS 2011.

Baca juga:
5 Survei ini prediksi PKS bakal jeblok di 2014
Survei PDB: Publik tak puas dengan penanganan macet ala Jokowi
Anis Matta pasrah PKS jadi partai Islam terburuk versi survei
Survei: PKS partai Islam paling tidak disukai
Survei: Mahfud MD paling bisa jadi pemersatu partai Islam