'Jika bocoran reshuffle benar, PDIP memang minta tambah menteri'
"Dalam reshuffle nanti PDIP berkepentingan mengobati kekecewaannya dengan mendesak presiden."
Di tengah kencangnya desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet, beredar pesan berantai (broadcast message) siapa saja menteri yang akan dicopot berikut dengan penggantinya. Tercatat, menteri yang akan masuk ke kabinet kerja kebanyakan berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Misalnya saja, nama politikus PDIP Budiman Sudjatmiko yang dalam bocoran tersebut akan menggantikan Imam Nachrawi sebagai Menpora. Ketua DPP PDIP Bidang Maritim dan Perikanan Rokhmin Dahuri disebut akan menggantikan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Tak hanya itu, nama adik Taufik Kiemas, Nazarudin Kiemas akan mengisi posisi menteri ESDM menggantikan Sudirman Said.
Peneliti bidang politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan jika bocoran tersebut benar adanya, hal ini membuktikan PDIP memang menuntut agar wakilnya lebih banyak yang diplot sebagai menteri. Sebab, selama ini, kata dia, PDIP seakan tak legowo kadernya hanya sedikit yang dipilih menjadi menteri.
"Dalam reshuffle nanti PDIP berkepentingan mengobati kekecewaannya dengan mendesak Presiden memberikan kursi tambahan menteri, karena PDIP beranggapan tidak ada keseimbangan jumlah menteri yang didapat dengan perolehan suara mereka yang terbanyak di partai yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH)" kata Arya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (12/5).
Arya mengatakan, jika Jokowi menjadi tersandera atas desakan tersebut, hal ini membuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu dilema untuk mau menuruti kemauan partainya sendiri. Terlebih, jika nantinya ia harus mengganti menteri yang berasal dari kalangan profesional dengan menteri yang berasal dari partai politik.
"Tak mudah copot menteri yang latar belakangnya seorang profesional karena publik bakal marah, karena Jokowi berjanji kabinetnya proporsional," katanya.
Selain itu, Jokowi akan tambah dilema apabila memasukkan menteri dari PDIP dan menggusur menteri yang berasal dari partai Koalisi Indonesia Hebat. sehingga, akan timbul polemik di dalam internal KIH. Bahkan, kata Arya, Jokowi akan tambah bingung dalam bongkar pasang kabinet, diketahui banyak orang dekat Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diplot menjadi menteri.
Atas dasar ini pula, Jokowi akan kelimpungan dalam melakukan reshuffle. Apakah mendengarkan keinginan partainya yang meminta jatah tambahan di menteri, meredam amarah publik untuk mempertahankan menteri yang berlatar belakang profesional, ataukah menghormati menteri-menteri yang menjadi orang dekat wakilnya, Jusuf Kalla.
Seperti diketahui, selain sejumlah kader PDIP yang akan masuk menjadi menteri di kabinet kerja, Sosok-sosok lain seperti mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Darmin Nasution.
Berikut beberapa daftar menteri yang diisukan bakal direshuffle dan penggantinya:
Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno digantikan Luhut B Panjaitan
Seskab Andi Wijayanto digantikan Yuddy Chrisnandi
Mensegneg Praktino menjadi MenpanRB
Menteri BUMN Rini Sumarno digantikan Emirsyah Satar
Menteri ESDM Sudirman Said digantikan Nazarudin Kiemas
Menpora Imam Nachrowi digantikan Budiman Sujatmiko
Mendikbud Anis Baswedan digantikan Prof Komarudin Hidayat
Menteri Susi pujiastuti digantikan Rohmin Dahuri
Menko Perekonomian Sofyan Jalil digantikan Darmin Nasution
Jaksa Agung Prasetyo digantikan oleh Prof Gayus Lumbun
Baca juga:
Beredar daftar menteri Jokowi yang direshuffle, ini selengkapnya
'Seskab Andi Widjajanto sering blunder, pantas direshuffle'
FITRA sebut enam bulan pemerintahan Jokowi-JK kurang greget
Empat menteri yang harus segera dicopot Jokowi versi Fitra
Andi Widjajanto: Seskab itu idealnya tak muncul di media
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana proses pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh PDIP? Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan bahwa nama bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan akan disaring melalui usulan dewan pimpinan cabang (DPC) dan dewan pimpinan daerah (DPD).
-
Mengapa PDIP mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta? Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua," jelas dia.
-
Kapan PDI Perjuangan akan mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan," kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.