JK sebut KIH dan KMP mencair di pilkada serentak

Menurut JK, pemerintah telah membentuk satgas netralitas agar PNS dan aparat tetap netral dalam menghadapi pilkada.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berpesan agar pemerintah berhati-hati dalam menghadapi pilkada serentak. Menurut JK, pemerintah telah membentuk satgas netralitas agar PNS dan aparat tetap netral dalam menghadapi pilkada serentak.

"Iya itu kan pasti seperti itu, kita ingin stabil, aman politik di negeri ini. Karena itu kan kemarin juga baru diresmikan satgas netralitas daripada seluruh aparatur sipil negara dan seluruh aparat. Harus netral semua aparat itu. Sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan. Itu harus tetap dijalankan," kata JK di Halim Perdanakusuma,Jakarta, Sabtu (24/10).

JK menampik bila ada ancaman dari parpol koalisi seperti halnya gelaran Pilpres 2014. JK menegaskan, KIH dan KMP dalam pilkada serentak ini sudah mencair.

"Ah tidak-tidak, ini kan di pilkada itu sudah cair. Tidak ada urusannya KIH-KMP, karena ada yang suatu daerah yang koalisinya kalau PDIP dengan Demokrat atau PDIP dengan PKS, ada juga pasangan dengan Golkar, dengan Gerindra, macam-macam. Cair sekali. Kita bersyukur di pilkada tidak ada pengelompokan, hanya penentuan tokohnya saja siapa memilih siapa," jelas JK.

Menurut JK, jika pemerintah membangun komunikasi dengan partai-partai pendukung agar pilkada serentak lancar adalah hal yang wajar. Sebab, pemerintah ditopang oleh koalisi parpol yang dulunya mencalonkan capres dan cawapres kala Pilpres 2014.

"Otomatis harus selalu berkonsultasi. Itulah goal politik di demokrasi. Kalau tidak berkonsultasi pendukungnya, itu berarti tidak ada komunikasi dengan eksekutifnya. Hal itu hal yang wajar di mana pun di dunia, malah ada di negara lain, kayak di Malaysia, justru ketuanya terpilih sebagai menteri sekaligus ketua partai. Kayak Jepang juga, kita tidak, kita lebih longgar malah," tutup JK.

Baca juga:
Bidik kursi Gubernur Banten, Golkar bakal usung anak sulung Atut
KPU Purwakarta ingin anggaran Pilkada 2018 naik jadi Rp 42 miliar
Kisruh pilkada, gedung DPRD Sleman disegel massa salah satu cawabup
DPRD Tangsel bakal coret dana hibah yang naik drastis jelang pilkada
Duet dengan Lucy, Rasiyo bilang 'orang cantik pasti dipilih'