JK soal Anies Dilaporkan ke Bawaslu: Datanya dari Pak Jokowi, Keduanya Diperiksa Rame Negeri Ini

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) angkat bicara terkait laporan kepada Capres nomor urut 1, Anies Baswedan ke Bawaslu oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) perihal lahan HGU 340 ribu hektare milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Menurutnya, laporan itu bagus apabila diproses oleh Bawaslu. Karena persoalan lahan itu, merupakan data yang sempat disampaikan Presiden Jokowi saat debat capres tahun 2019 silam ketika berhadapan dengab Prabowo Subianto.

“Bagus itu (laporan) ke bawaslu. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Karena yang pertama kali ngomong Pak Jokowi, bagus itu biar keduanya diperiksa,” kata JK saat ditemui di kediamannya daerah Jakarta Selatan, Rabu (10/1).

Bahkan, JK sempat berkelakar kalau Anies sampai dipanggil untuk diperiksa Bawaslu. Maka, akan menjadi pemberitaan yang ramai sebab data itu awalnya diangkat oleh Presiden Jokowi.

“Anies diperiksa, dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil pak jokowi. Baru rame negeri ini. Lebih bagus itu kalau diperiksa,” ucapnya.

Sehingga, JK pun menggambarkan terkait data kepemilikan lahan seharusnya bisa ditanyakan Bawaslu kepada Jokowi. Bagaimana, data itu sampai dimiliki Jokowi yang menjadi bahan debat saat 2019 silam.

“Ya tergantung yang minta. Tapi saya kira bagus kalau Anies diperiksa. Ditanya soal lahannya itu kan. Sedangkan asalnya itu ada semuanya, itu dari data yang disampaikan oleh Pak Jokowi 5 tahun lalu,” tuturnya.

“Jadi kalau Anies dipanggil Bawaslu, dia akan mengatakan saya cuma dasarnya pak Jokowi. Jadi yang ditanya Pak Jokowi dapat data darimana,” tambahnya.

Laporan Ke Bawaslu

Sebelumnya, Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) telah melaporkan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan ke Bawaslu atas dugaan menyerang pribadi Prabowo Subianto terkait lahan HGU 340 ribu hektare dan pembelian alutsista bekas Rp700 triliun.

"Karena diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp700 triliun, dan terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto adalah seluas 340 hektar, maka hal tersebut adalah tidak benar," kata Perwakilan PHBP Subadria Nuka, Selasa (9/1).

"Karena diketahui tanah-tanah pribadi yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah sebagaimana yang disampaikan didalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp275.320.450.000," sambungnya.

Subadria menganggap, serangan Anies tersebut merupakan penghinaan karena Prabowo merupakan Menteri dengan kinerja terbaik di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menegaskan, Anies diduga telah melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu DAN Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.

"Kami meminta agar kiranya Bawaslu RI segera menindaklanjuti Laporan kami agar yang bersangkutan dapat segera diproses," tegasnya

Secara terpisah, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi mengaku pihaknya telah menerima laporan tersebut. Bawaslu akan mengkaji terlebih dahulu laporan itu.

"Oh ya, laporan sudah kami terima. Bawaslu akan melakukan kajian awal sebagimana diatur dalam perbawaslu 7 tentang temuan dan laporan," Puadi menandaskan.

Adapun, Kepemilikan tanah Prabowo Subianto kembali diungkit dalam debat Calon Presiden Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke-3 yang diselenggarakan Minggu (7/1) malam di Istora Senayan, Jakarta.

Saat itu, Anies mengungkapkan ironi kesejahteraan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih banyak tidak memiliki rumah dinas. Sementara Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Prabowo memiliki ratusan hektare lahan.

Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak (Prabowo Subianto) punya lahan 340.000 hektar, tapi setengah prajurit tidak punya rumah dinas. Itu kekurangan yang harus diperbaiki," kata Anies dalam Debat Capres, Minggu (8/1) malam.