Jokowi Singgung Modus Politisi Soal Restu Pak Lurah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan ada politikus yang memanfaatkan namanya untuk maksud tertentu. Menurut Jokowi, politikus tersebut suka mengklaim telah mendapatkan restu darinya.

"Sering dipakai modus dan alibi. Datang ke saya, bicara santai, ngomong apa-apa. Enggak ada omongan politik. Nanti keluar, 'sudah direstui oleh Pak Lurah, sudah direstui oleh Presiden'. Padahal tidak ngomong apa-apa kita di dalam. sering seperti itu," kata Jokowi dalam wawancara dengan Liputan6. Dikutip dari akun YouTube Liputan6, Jumat (15/9).

Meski sering digunakan sebagai modus, namun Jokowi tidak mempermasalahkan hal tersebut. Baginya, dalam dunia politik, hal seperti itu adalah biasa.

"Tapi buat saya tidak apa-apa. Biasa, dalam politik seperti itu biasa," lanjutnya.

Sementara ketika ditanya perihal julukan Pak Lurah, Jokowi mengaku tidak gerah. Menurut Jokowi, meski mendapat julukan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tetap seorang presiden.

"Enggak (gerah). Mau dikasih julukan apapun, wong enggak mempengaruhi. Dijulukin Pak Lurah saya tetap presiden," tegas Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga tidak mempermasalahkan fotonya dipakai dalam atribut kampanye oleh siapapun.

"Enggak apa-apa juga. Itu juga enggak apa-apa, karena itu siapa pun itu menggunakan enggak ada masalah. Ke saya enggak merugikan juga," pungkasnya.

Sebelumnya dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD, Jokowi menyinggung sosok Pak Lurah yang menjadi tren perbincangan di antara politisi partai politik. Dia mengaku baru tahu belakangan sebutan 'Pak Lurah' itu adalah dirinya. Dia menegaskan bukan lurah tetapi Presiden Republik Indonesia.

"Ya saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim tidak punya wewenang dalam menentukan Capres-Cawapres. Dia menjelaskan isi UU Pemilu bahwa Capres-Cawapres ditentutan oleh partai dan gabungan partai politik.

"Saya tegaskan saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan UU yang menentukan Capres dan Cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang pak Lurah," kata Jokowi.