KAMI Sebut DPR Tak Salurkan Aspirasi Rakyat, Jadi Partai Tunggal Pemerintah
Ahmad mencontohkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak berjalan sebagai saluran aspirasi rakyat. Menurutnya, DPR berubah menjadi partai tunggal pemerintah. Karena selalu mendukung kebijakan pemerintah.
Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani mengatakan, KAMI tidak bakal lahir jika institusi yang diamanatkan konstitusi menjalankan fungsinya.
Dia mencontohkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak berjalan sebagai saluran aspirasi rakyat. Menurutnya, DPR berubah menjadi partai tunggal pemerintah. Karena selalu mendukung kebijakan pemerintah.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang disuarakan oleh Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin di Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal? “Tidak mungkin kita bicara soal krisis kesehatan tanpa melihat situasi yang terjadi di Palestina. Kita tahu bahwa serangan militer telah menewaskan lebih dari 13.000 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel. Bahkan, serangan ini juga menargetkan 4 (empat) rumah sakit besar di Gaza, tak terkecuali rumah sakit Indonesia. Hal ini kemudian memicu lebih dari 50.000 pasien yang tak bisa tertangani secara maksimal, ” tegas Puteri dalam Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal, Jumat (25/11).
-
Bagaimana DPR RI berusaha menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara? Puteri menilai tantangan global yang semakin kompleks memerlukan pemahaman dan kolaborasi secara kolektif baik antar Anggota AIPA maupun Parlemen Tiongkok. "Kini dunia dihadapkan berbagai tantangan secara multidimensi. Mulai dari persaingan kekuatan global, ketegangan geopolitik, konflik kemanusiaan, pelemahan ekonomi, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim. Untuk itu, kita harus menciptakan situasi yang kondusif melalui kerja sama yang mengedepankan kesetaraan dan saling hormat, sesuai implementasi Treaty of Amity and Cooperation (TAC)," tutur Puteri.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Kapan Rizki Natakusumah menjabat sebagai anggota DPR RI? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana untuk memberantas KKN di Indonesia? Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.
"Bagaimana DPR sekarang ini? Semua kebijakan-kebijakan pemerintah didukung habis. Jadi tak ubah, kita memandang DPR ini bagaikan partai pemerintah, itu yang kita sebut sebagai partai tunggal," katanya saat dihubungi, Rabu (19/8).
Menurutnya, DPR saat ini tidak melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Contohnya adalah masalah penanganan pandemi Corona ini.
"Apakah sekarang ini kita tidak krisis, apakah krisis ekonomi sekarang ini karena pandemi atau jauh sebelum pandemi. Pandemi Covid-19 ini makin parah aja karena pemerintah tidak siap dari sejak awal merespon pandemi," jelasnya.
Serta, Ahmad menyoroti Perppu No.1 Tahun 2020 yang begitu saja disetujui DPR menjadi undang-undang. Padahal aturan di sana memenggal kewenangan DPR dalam penetapan anggaran. Sebab, pemerintah tinggal menggunakan Perpres untuk menetapkan anggaran tanpa dibahas dengan DPR.
"Bagaimana kita bisa percaya sama DPR? Kewenangan dia sendiri dilucuti pun dia setujui," terangnya.
Diketahui, enam dari sembilan partai di parlemen merupakan pendukung pemerintah. Hanya Demokrat, PKS, dan PAN yang hingga saat ini tidak dalam lingkaran pemerintahan.
Baca juga:
PPP Kritik Kepatuhan KAMI Terhadap Protokol Pencegahan Covid-19
PPP Nilai KAMI Hanya Sebagai Gerakan Moral
KAMI Siap Tanggung Jawab Jika Langgar Protokol Kesehatan Saat Deklarasi
KAMI Bantah Gatot Nurmantyo Keluarkan Uang untuk Deklarasi
KAMI Dikritik, Din Tegaskan Cendekiawan Pasti Bersuara Melihat Kebobrokan
Jejak Politik Para Pendiri KAMI